Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa menuding penggusuran rumah rakyat miskin di Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara demi kepentingan bisnis Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Semata.
"Kan pertanyaan hari ini pembongkaran itu untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bisnis? Ahok bongkar itu untuk kepentingan rakyat Jakarta atau kepentingan pengusaha? Itu dulu kita lihat, dan asumsi hari ini bukan untuk kepentingan warga jakarta," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Ketua DPP Gerindra ini juga curiga mengapa aparat kepolisian turut antusias melakukan penggusuran. Desmond menuding ada dana CSR yang dialirkan ke Polda Metro Jaya.
"Kenapa tentara mendukung pembongkaran itu? Kalau dibaca di media Polda mendapatkan CSR jangan-jangan tentara balas budi lantaran dapat juga CSR itu. Jadi kalau aparatur negara diakalin Ahok dengan CSR, kemudian dia (aparat) turun, artinya ada yang salah dengan yang mendukung Ahok hari ini, ini lah yang harus dievaluasi," ungkapnya.
Desmond menilai tak selayaknya kepolisian dan TNI dilibatkan untuk penggusuran. Hal tersebut sama saja dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghantam rakyat kecil.
"Karena rakyat tidak berdaya bila berhadapan dengan tentara dan polisi. Inilah pintarnya Ahok memberikan fasilitas dan CSR sehingga tentara balas budi, seharusnya Panglima TNI dan Kapolri harus mengevaluasi ini," pungkasnya.(mdk)
"Kan pertanyaan hari ini pembongkaran itu untuk kepentingan rakyat atau kepentingan bisnis? Ahok bongkar itu untuk kepentingan rakyat Jakarta atau kepentingan pengusaha? Itu dulu kita lihat, dan asumsi hari ini bukan untuk kepentingan warga jakarta," kata Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/4).
Ketua DPP Gerindra ini juga curiga mengapa aparat kepolisian turut antusias melakukan penggusuran. Desmond menuding ada dana CSR yang dialirkan ke Polda Metro Jaya.
"Kenapa tentara mendukung pembongkaran itu? Kalau dibaca di media Polda mendapatkan CSR jangan-jangan tentara balas budi lantaran dapat juga CSR itu. Jadi kalau aparatur negara diakalin Ahok dengan CSR, kemudian dia (aparat) turun, artinya ada yang salah dengan yang mendukung Ahok hari ini, ini lah yang harus dievaluasi," ungkapnya.
Desmond menilai tak selayaknya kepolisian dan TNI dilibatkan untuk penggusuran. Hal tersebut sama saja dengan menggunakan fasilitas negara untuk menghantam rakyat kecil.
"Karena rakyat tidak berdaya bila berhadapan dengan tentara dan polisi. Inilah pintarnya Ahok memberikan fasilitas dan CSR sehingga tentara balas budi, seharusnya Panglima TNI dan Kapolri harus mengevaluasi ini," pungkasnya.(mdk)
Tag :
Warta Daerah