Awal mulanya timbul kasus RS.Sumber Waras.
Pada Anggaran Pendapatan dan belanja Perubahan (APBD P) DKI 2014, Pemprov DKI melakukan pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta Barat. Kemudian pada tahun 2015 Badan pemeriksa keuangan (BPK) DKI melakukan pemeriksaan atau audit terhadap APBD DKI 2014 termasuk BPK melakukan audit terhadap pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DKI waktu itu , bahwa dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut , ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp.191 Milyar.
Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ)
Massa GSJ terdiri dari lebih 200 orang. Mereka menuntut pimpinan KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras yang menyeret Ahok
GSJ berpendapat KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras. Meski sudah ada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara, hingga kini belum ada lembaga penegak hukum yang menggarap kasus tersebut. GSJ mendesak agar KPK segera meningkatkan kasus RS Sumber Waras dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. (rmol 12 april)
Komite Tangkap dan Penjarakan Ahok
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KTP Ahok, Raden Hidayatullah, pada kesempatan sama, mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut kasus pengadaan lahan tersebut. "Mana komitmen, konsistensi, dan independensi KPK? Kok kaya ayam sayur, tidak berani menangkap Ahok?" cibirnya.
Dalam aksi ini, KTP Ahok mendesak beberapa hal kepada KPK. Misalnya, segera periksa dan tangkap Ahok karena terindikasi sebagai dalang pembelian lahan RS Sumber Waras. "Berani borgol Ahok, KPK hebat!" tegasnya.
"Kami, meminta KPK jilid 4 konsisten menjaga integritas dan tidak takut intervensi siapapun dalam mengusut kasus tersebut serta menunggu 7 x 24 jam, agar segera menuntaskan kasus ini."(cakranews, 31 des 2014)
Gerakan Lawan Ahok
Gerakan "Lawan Ahok" tiba-tiba datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Senin (7/12/2015).
Kedatangan mereka berkaitan dengan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memang sedang berada di dalam Gedung KPK untuk menyerahkan hasil audit investigatif soal pembelian lahan di RS Sumber Waras.
"KPK harus berani untuk jadikan Ahok tersangka. KPK tidak boleh 'masuk angin'," ujar orator demo, Ahmad Sulhy, Senin (kompas: 7/12/2015).
Gerakan Tangkap Ahok
Massa yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Ahok (GTA) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/3).
Massa menuntut agar KPK menangkap Gubernur Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Ahok seolah kebal hukum, jangan takut tangkap dia!” ujar koordinator lapangan aksi, Rahmat Himran.
Aksi demo juga diikuti dengan prosesi bakar kemenyan dan tabur bunga di depan Gedung KPK yang dilakukan oleh massa kontra Ahok ini.
“Dengan ini, kami membawa dukun-dukun yang akan meruwat KPK agar tidak disantet oleh kekuatan negatif iblis sumber waras,” imbuhnya. (kriminalitas)
Pada Anggaran Pendapatan dan belanja Perubahan (APBD P) DKI 2014, Pemprov DKI melakukan pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta Barat. Kemudian pada tahun 2015 Badan pemeriksa keuangan (BPK) DKI melakukan pemeriksaan atau audit terhadap APBD DKI 2014 termasuk BPK melakukan audit terhadap pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut. Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK DKI waktu itu , bahwa dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras tersebut , ditemukan adanya kerugian negara sebesar Rp.191 Milyar.
Gerakan Selamatkan Jakarta (GSJ)
Massa GSJ terdiri dari lebih 200 orang. Mereka menuntut pimpinan KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan lahan RS Sumber Waras yang menyeret Ahok
GSJ berpendapat KPK lamban dalam mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan RS Sumber Waras. Meski sudah ada audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan ada kerugian negara, hingga kini belum ada lembaga penegak hukum yang menggarap kasus tersebut. GSJ mendesak agar KPK segera meningkatkan kasus RS Sumber Waras dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. (rmol 12 april)
Komite Tangkap dan Penjarakan Ahok
Koordinator Lapangan (Korlap) Aksi KTP Ahok, Raden Hidayatullah, pada kesempatan sama, mempertanyakan keseriusan KPK dalam mengusut kasus pengadaan lahan tersebut. "Mana komitmen, konsistensi, dan independensi KPK? Kok kaya ayam sayur, tidak berani menangkap Ahok?" cibirnya.
Dalam aksi ini, KTP Ahok mendesak beberapa hal kepada KPK. Misalnya, segera periksa dan tangkap Ahok karena terindikasi sebagai dalang pembelian lahan RS Sumber Waras. "Berani borgol Ahok, KPK hebat!" tegasnya.
"Kami, meminta KPK jilid 4 konsisten menjaga integritas dan tidak takut intervensi siapapun dalam mengusut kasus tersebut serta menunggu 7 x 24 jam, agar segera menuntaskan kasus ini."(cakranews, 31 des 2014)
Gerakan Lawan Ahok
Gerakan "Lawan Ahok" tiba-tiba datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Senin (7/12/2015).
Kedatangan mereka berkaitan dengan perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang memang sedang berada di dalam Gedung KPK untuk menyerahkan hasil audit investigatif soal pembelian lahan di RS Sumber Waras.
"KPK harus berani untuk jadikan Ahok tersangka. KPK tidak boleh 'masuk angin'," ujar orator demo, Ahmad Sulhy, Senin (kompas: 7/12/2015).
Gerakan Tangkap Ahok
Massa yang tergabung dalam Gerakan Tangkap Ahok (GTA) melakukan unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (30/3).
Massa menuntut agar KPK menangkap Gubernur Tjahaja Purnama (Ahok) atas kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
“Ahok seolah kebal hukum, jangan takut tangkap dia!” ujar koordinator lapangan aksi, Rahmat Himran.
Aksi demo juga diikuti dengan prosesi bakar kemenyan dan tabur bunga di depan Gedung KPK yang dilakukan oleh massa kontra Ahok ini.
“Dengan ini, kami membawa dukun-dukun yang akan meruwat KPK agar tidak disantet oleh kekuatan negatif iblis sumber waras,” imbuhnya. (kriminalitas)
Tag :
Hukum