Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding mengatakan bahwa kursi Menteri Desa yang saat ini dipegang Marwan Jafar sangat seksi bagi sebagian pihak yang berkepentingan.
"Di Kementerian Desa itu kan ada Dana Desa dan bagi orang-orang tertentu itu sangat seksi. Hanya kami tidak tahu siapa-siapa saja mereka yang berkepentingan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia mengatakan bahwa isu menggoyang kementrian desa dan pembangunan daerah tertinggal sudah teroganisir dengan masif melalui wacana reshuffle yang berkembang luas saat ini.
"Di Politik modern ini, tidak ada gerakan politik sekecil apapun yang tidak kelihatan. Itu harus dicatat seluruh politisi saat ini," katanya.
karding pun mempertanyakan kenapa perwakilan pendemo tentang desa langsung diterima istana, tidak seperti demo yang lain.
"Dimana bisa dilihat, demo taksi, tidak langsung ada perwakilan yang diterima, demo Susi juga tidak diterima, demo guru honorer juga tidak langsung diterima, tapi kenapa demo desa yang hanya 300 orang langsung diterima Istana? Tanya mereka lah," lanjut Abdul.
Meski begitu, dirinya mengaku sudah intensif berkomunikasi dengan PDIP dan juga beberapa pihak lain terkait hal tersebut.
Sepenuhnya, kata Karding, reshuffle tersebut merupakan kewenangan presiden.
"Semuanya harus diserahkan kepada presiden. Kami hanya berharap presiden arif dan bijak serta tidak terpengaruh pada tekanan-tekanan publik," jelasnya.(tribun)
"Di Kementerian Desa itu kan ada Dana Desa dan bagi orang-orang tertentu itu sangat seksi. Hanya kami tidak tahu siapa-siapa saja mereka yang berkepentingan," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (7/4/2016).
Dia mengatakan bahwa isu menggoyang kementrian desa dan pembangunan daerah tertinggal sudah teroganisir dengan masif melalui wacana reshuffle yang berkembang luas saat ini.
"Di Politik modern ini, tidak ada gerakan politik sekecil apapun yang tidak kelihatan. Itu harus dicatat seluruh politisi saat ini," katanya.
karding pun mempertanyakan kenapa perwakilan pendemo tentang desa langsung diterima istana, tidak seperti demo yang lain.
"Dimana bisa dilihat, demo taksi, tidak langsung ada perwakilan yang diterima, demo Susi juga tidak diterima, demo guru honorer juga tidak langsung diterima, tapi kenapa demo desa yang hanya 300 orang langsung diterima Istana? Tanya mereka lah," lanjut Abdul.
Meski begitu, dirinya mengaku sudah intensif berkomunikasi dengan PDIP dan juga beberapa pihak lain terkait hal tersebut.
Sepenuhnya, kata Karding, reshuffle tersebut merupakan kewenangan presiden.
"Semuanya harus diserahkan kepada presiden. Kami hanya berharap presiden arif dan bijak serta tidak terpengaruh pada tekanan-tekanan publik," jelasnya.(tribun)
Tag :
Kabinet