» » PKS Meminta Pimpinan DPR Segera Memproses Pergantian Fahri Hamzah

PKS Meminta Pimpinan DPR Segera Memproses Pergantian Fahri Hamzah

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta pimpinan DPR segera memproses usulan penggantian pimpinan lembaga tinggi negara itu menyusul pemecatan Fahri Hamzah dari PKS dan ketua DPR. PKS menilai, pergantian itu tidak perlu menunggu inkracht (putusan hukum tetap).

"Pemberhentian dan penggantian Saudara Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR tidak perlu menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht," kata Ketua Departemen Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS Zainudin Paru dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (9/4).

ilustrasi/net
Zainudin mengajak semua pihak termasuk pimpinan DPR untuk senantiasa merujuk pada peraturan tentang pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR yang sudah diatur dalam UU No 17/2014 dan Peraturan DPR RI No 1/2014. Berdasarkan aturan itu, ujar dia, pemberhentian dan penggantian pimpinan DPR merupakan hak partai politik yang mengusulkan. "Penggantian Ketua DPR dari Pak Setya Novanto kepada Pak Ade Komarudin membuktikan bahwa itu merupakan hak sepenuhnya dari partai politik yang mengusulkan. Jadi tidak ada alasan bagi pimpinan DPR untuk menunda-nunda proses tersebut," katanya.

Ia mengemukakan, PKS juga sudah mengirimkan surat penggantian pimpinan DPR, sehingga tinggal diproses sesuai Tata Tertib DPR.

Kuasa hukum PKS ini meminta kesediaan pimpinan DPR untuk membantu proses penggantian tersebut dengan baik-baik sesuai peraturan berlaku.

Dia memaparkan, mekanisme tata tertib DPR seharusnya bisa dieksekusi pimpinan dengan memproses pemberhentian yang bersangkutan dan menetapkan penggantinya di sidang paripurna untuk diambil persetujuannya. "Peraturannya sudah sangat jelas, mekanismenya juga jelas, tinggal political will (kemauan politik) dari pimpinan DPR," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia Sebastian Salang menyarankan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat agar mengeluarkan perintah penonaktifan wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. "Ini sebagai upaya menghormati keputusan Fahri dan DPP PKS, sekaligus menjaga obyjektifitas pihak DPR di kasus ini," tutur Sebastian saat ditemui usai acara diskusi politik di kantor Formappi di Jakarta, Kamis (berita1)


pageads
Tag : PKS