Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyebut rencana Pemprov DKI Jakarta untuk menggusur bangunan di kawasan Luar Batang lebih kejam daripada pemerintah kolonial Belanda.
"Belanda saja enggak berani gusur, Pemprov DKI masak mau gusur? Masak lebih kejam dari Belanda? Ini pemerintah sendiri, sudah merdeka. Belanda saja kagak kejam," kata Yusril saat jadi penceramah di Yayasan Al Riyadh, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).
Menurut dia, Kampung Luar Batang sendiri sudah berdiri 300 tahun lamanya tanpa ada gangguan.
Tanah Luar Batang sendiri dibeli oleh Habib Husein Al Alaydrus dari Belanda. Setelah dibeli, alim ulama itu kemudian memberikan lahannya kepada warga Luar Batang.
Yusril yang menjadi kuasa hukum warga Luar Batang ini menuturkan, selama 300 tahun, warga Luar Batang diwarisi tanah dari nenek moyangnya secara turun-temurun.
Sebagian dari mereka memiliki surat-surat kepemilikan tanah, namun tak sedikit juga yang tidak memiliki surat.
"Ditanya mana surat-suratnya. Orang kampung mana ngurusin surat? Tetapi hak-hak orang kampung harus dilindungi," ujar Yusril.
Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun kawasan wisata agama di Luar Batang.
Masjid Luar Batang akan dijadikan ikon untuk menarik wisatawan. Sementara itu, lahan Luar Batang sendiri akan dijadikan tempat parkir pengunjung Masjid Luar Batang.
Rencana Pemprov DKI Jakarta ini mendapatkan perlawanan dari warga. Perlawanan itu lantaran sebagian warga mengaku memiliki sertifikat dan sudah berpuluh-puluh tahun menempati Luar Batang. (trbn)
"Belanda saja enggak berani gusur, Pemprov DKI masak mau gusur? Masak lebih kejam dari Belanda? Ini pemerintah sendiri, sudah merdeka. Belanda saja kagak kejam," kata Yusril saat jadi penceramah di Yayasan Al Riyadh, Jakarta Selatan, Senin (25/4/2016).
Menurut dia, Kampung Luar Batang sendiri sudah berdiri 300 tahun lamanya tanpa ada gangguan.
Tanah Luar Batang sendiri dibeli oleh Habib Husein Al Alaydrus dari Belanda. Setelah dibeli, alim ulama itu kemudian memberikan lahannya kepada warga Luar Batang.
Yusril yang menjadi kuasa hukum warga Luar Batang ini menuturkan, selama 300 tahun, warga Luar Batang diwarisi tanah dari nenek moyangnya secara turun-temurun.
Sebagian dari mereka memiliki surat-surat kepemilikan tanah, namun tak sedikit juga yang tidak memiliki surat.
"Ditanya mana surat-suratnya. Orang kampung mana ngurusin surat? Tetapi hak-hak orang kampung harus dilindungi," ujar Yusril.
Rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan membangun kawasan wisata agama di Luar Batang.
Masjid Luar Batang akan dijadikan ikon untuk menarik wisatawan. Sementara itu, lahan Luar Batang sendiri akan dijadikan tempat parkir pengunjung Masjid Luar Batang.
Rencana Pemprov DKI Jakarta ini mendapatkan perlawanan dari warga. Perlawanan itu lantaran sebagian warga mengaku memiliki sertifikat dan sudah berpuluh-puluh tahun menempati Luar Batang. (trbn)
Tag :
politik