Presiden Joko Widodo merombak 13 posisi menteri dalam jajaran Kabinet Kerja. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional menyetor masing-masing satu kader untuk menjabat sebagai menteri.
Mereka adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dari PAN.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat, masuknya Golkar dan PAN menjadikan koalisi pemerintahan Jokowi menjadi gemuk.
"Masuk partai pendukung baru, Golkar dan PAN, koalisi gemuk akhirnya terbentuk juga," kata Cecep kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/7).
Lanjutnya, koalisi gemuk berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan karena akan terjadi pertarungan kepentingan antar partai.
Menurut Cecep, ketika pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan namun terbentur kepentingan partai koalisi, maka akan terjadi tarik menarik kepentingan.
Proses ini akan menyita waktu dan menyulitkan tercipta keputusan-keputusan taktis yang membutuhkan waktu cepat.
"Masing-masing partai punya kepentingan. Ini akan menambah beban dan akhirnya dalam beberapa kebijakan Jokowi akan kompromistik," katanya.
Dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, PAN dan Golkar mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Namun, Prabowo dan Hatta kalah.
Setelah itu, kedua partai itu masuk dalam Koalisi Merah Putih, gabungan partai yang menjadi oposisi pemerintahan. Belum sampai tiga tahun, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungannya kepada Pemerintah Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merombak 13 Kementerian dalam reshuffel jilid II hari ini (27/7). Sejumlah nama baru masuk dan ada beberapa nama yang bergeser dari pos kementeriannya semula.
Ada empat menteri yang digeser dari posisinya semula yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Sebelumnya Luhut adalah Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Lihat juga:Rupiah Bergairah Menyambut Kembalinya Sri Mulyani
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digeser menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejabat Menteri PPN/Kepala Bappenas yang lama, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pejabat lain yang digeser adalah Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selain empat nama tersebut, Jokowi mendatangkan muka baru ke Kabinet Kerja. Ada sembilan nama baru yang masuk yakni:
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Eko Putro Sandjojo
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendi
Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito
Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Chandra Tahar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur
Dalam pidatonya Jokowi menyatakan, Indonesia harus menjawab segala tantangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. "Kecepatan adalah bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut salah satu menteri baru, Sri Mulyani, sangat teruji di berbagai penugasan di bidang ekonomi dan keuangan. Sri juga menurut Pratikno juga memiliki jaringan dan dipercaya di tingkat internasional.
Mereka adalah Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dari Partai Golkar dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dari PAN.
Menurut pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat, masuknya Golkar dan PAN menjadikan koalisi pemerintahan Jokowi menjadi gemuk.
"Masuk partai pendukung baru, Golkar dan PAN, koalisi gemuk akhirnya terbentuk juga," kata Cecep kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/7).
Lanjutnya, koalisi gemuk berpotensi menghambat jalannya roda pemerintahan karena akan terjadi pertarungan kepentingan antar partai.
Menurut Cecep, ketika pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan namun terbentur kepentingan partai koalisi, maka akan terjadi tarik menarik kepentingan.
Proses ini akan menyita waktu dan menyulitkan tercipta keputusan-keputusan taktis yang membutuhkan waktu cepat.
"Masing-masing partai punya kepentingan. Ini akan menambah beban dan akhirnya dalam beberapa kebijakan Jokowi akan kompromistik," katanya.
Dalam pemilu calon presiden dan wakil presiden 2014 lalu, PAN dan Golkar mendukung Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Namun, Prabowo dan Hatta kalah.
Setelah itu, kedua partai itu masuk dalam Koalisi Merah Putih, gabungan partai yang menjadi oposisi pemerintahan. Belum sampai tiga tahun, PAN dan Golkar mendeklarasikan dukungannya kepada Pemerintah Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo merombak 13 Kementerian dalam reshuffel jilid II hari ini (27/7). Sejumlah nama baru masuk dan ada beberapa nama yang bergeser dari pos kementeriannya semula.
Ada empat menteri yang digeser dari posisinya semula yakni Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menempati posisi baru sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Sebelumnya Luhut adalah Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan.
Lihat juga:Rupiah Bergairah Menyambut Kembalinya Sri Mulyani
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro digeser menjadi Menteri PPN/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Pejabat Menteri PPN/Kepala Bappenas yang lama, Sofyan Djalil digeser menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pejabat lain yang digeser adalah Thomas Lembong dari Menteri Perdagangan menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Selain empat nama tersebut, Jokowi mendatangkan muka baru ke Kabinet Kerja. Ada sembilan nama baru yang masuk yakni:
Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan: Wiranto
Menteri Keuangan: Sri Mulyani Indrawati
Menteri Desa dan Daerah Tertinggal: Eko Putro Sandjojo
Menteri Perhubungan: Budi Karya Sumadi
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: Muhadjir Effendi
Menteri Perdagangan: Enggartiasto Lukito
Menteri Perindustrian: Airlangga Hartarto
Menteri Energi Sumber Daya Mineral: Chandra Tahar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Asman Abnur
Dalam pidatonya Jokowi menyatakan, Indonesia harus menjawab segala tantangan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. "Kecepatan adalah bertindak yang langsung dirasakan oleh rakyat, dalam jangka pendek, menengah, dan panjang," katanya.
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyebut salah satu menteri baru, Sri Mulyani, sangat teruji di berbagai penugasan di bidang ekonomi dan keuangan. Sri juga menurut Pratikno juga memiliki jaringan dan dipercaya di tingkat internasional.
Tag :
nasional