Sebanyak 177 calon haji dari Indonesia ditahan otoritas Filipina karena kedapatan memalsukan paspor untuk berangkat ke tanah suci. Mereka menggunakan jasa di luar pemerintah demi segera bisa menunaikan ibadah haji.
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, persoalan ini akan terjadi setiap tahun karena tak seimbangnya jumlah kuota dengan pendaftar haji di Indonesia. Untuk itu, Fahri mengusulkan pemerintah membuat terobosan bekerja sama dengan negara tetangga"Daripada dibiarkan pasar gelap, harusnya pemerintah punya bargain ke negara tetangga untuk selenggarakan sisa kuota, digunakan untuk Indonesia," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Menurutnya, tak masalah berangkat haji dari negara lain, asalkan semua persyaratan dipenuhi. Cara ini dianggap sebagai salah satu solusi dari permasalahan kuota haji di Indonesia.
"Bahwa Filipina, Thailand, Myanmar, punya kuota yang bisa diambil. Diberi ke Indonesia, dengan cara legal formal. Saudi sebagai negara tujuan dan negara perantara, sehingga resmilah itu dan tak ada lagi yang gelap. Dan tak ada dalih tak sah dari negara lain. Tuhan enggak mau urus itu, yang penting dia datang ke Saudi dengan kedatangan yang syariat,"
kata Fahri. "Pemerintah harus preventif untuk lobi negara lain, karena ini rutin dan ada setiap tahun dan harus ditangani secara resmi," tambahnya.(okzn)
Menurut Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, persoalan ini akan terjadi setiap tahun karena tak seimbangnya jumlah kuota dengan pendaftar haji di Indonesia. Untuk itu, Fahri mengusulkan pemerintah membuat terobosan bekerja sama dengan negara tetangga"Daripada dibiarkan pasar gelap, harusnya pemerintah punya bargain ke negara tetangga untuk selenggarakan sisa kuota, digunakan untuk Indonesia," kata Fahri di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).
Menurutnya, tak masalah berangkat haji dari negara lain, asalkan semua persyaratan dipenuhi. Cara ini dianggap sebagai salah satu solusi dari permasalahan kuota haji di Indonesia.
"Bahwa Filipina, Thailand, Myanmar, punya kuota yang bisa diambil. Diberi ke Indonesia, dengan cara legal formal. Saudi sebagai negara tujuan dan negara perantara, sehingga resmilah itu dan tak ada lagi yang gelap. Dan tak ada dalih tak sah dari negara lain. Tuhan enggak mau urus itu, yang penting dia datang ke Saudi dengan kedatangan yang syariat,"
kata Fahri. "Pemerintah harus preventif untuk lobi negara lain, karena ini rutin dan ada setiap tahun dan harus ditangani secara resmi," tambahnya.(okzn)