SUMATRA BARAT & JAWA BARAT DI HUT RI KE 71

Menjelang HUT RI KE 71 tahun ini yang seharusnya menjadi momen menunjukan jiwa dan semangat nasionalisme, rakyat Indonesia di suguhkan berita tentang kewarga negaraan ganda 2 orang rakyat Indonesia di sekitar Istana.

Yang satu adalah menteri kelahiran Padang, sumatra barat yang ternyata sudah memiliki paspor USA ketika di lantik 20 hari sebelumnya. Satunya lagi adalah calon PASKIBRAKA yang sudah lulus seluruh tes dan latihan dari tingkat sekolah sampai nasional, dia kelahiran Depok, jawa barat dari ibu Indonesia & Ayah prancis. Sehari jelang pengukuhannya, ternyata harus di anulir karna terungkap memiliki Paspor prancis tempat ayahnya berasal.

Oleh : Andoko Semeru
Pemerintah tidaklah sebodoh dan sepolos apa yang kita bayangkan. Para mantan jendral dan orang2 di sekeliling presiden serta lembaga2 yang bertanggung jawab terhadap keamanan negara, saya yakin sudah mengetahui status kewarganegaraan 2 orang tersebut. Tapi justru hal inilah yang ingin di manfaatkan oleh mereka, untuk kepentingan politis tentunya.

Sumatra Barat dan Jawa Barat adalah 2 provinsi sentral di pulaunya masing-masing. Di pilpres lalu 2 provinsi ini sang presiden mengalami kekalahan telak oleh rivalnya. Selain itu 2 provinsi ini juga di pimpin oleh gubernur yang sarat prestasi, 2 gubernur yang sama sama sudah 2 periode di pilih kembali oleh rakyatnya untuk memimpin provinsinya. 2 gubernur yang sama sama berasal dari partai yang beroposisi terhadap pemerintah pusat.

Melalui Arcandra yang memiliki paspor USA dan Gloria yang punya paspor Prancis, yang keduanya di "berhentikan" menjelang momen 17 agustusan, di mana semua orang ingin menunjukan kecintaanya terhadap republik ini. Sesungguhnya ada pesan yang ingin di sampaikan buat 2 provinsi tempat mereka berasal.

Pesan tersebut adalah warga jawa barat dan sumatra barat jiwa nasionalismenya rendah dan tidak bangga menjadi warga negara Indonesia. Buktinya adalah ada warganya yang memiliki 2 kewarga negaraan, yang hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang yang berlaku di Indonesia.
Lebih jauh nanti isu ini akan di kembangkan untuk mendiskreditkan rakyat di 2 provinsi tersebut plus gubernur yang memimpinnya. Di mana 2 gubernur tersebut sangat berpotensial menantang incumbent di pilpres 2019 nanti.

MERDEKA!
Depok, 17 Agustus 2016
pageads
Tag : Opini