Pilkada DKI 2012 adalah era baru dari money politik yang lebih hident dan sulit terlacak. motif money politik ini kita sebut saja "pasca bayar", modusnya adalah para timses calon yang akan melakukan "pasca bayar" mencari koordinator tiap-tiap TPS. setiap koordinator tersebut di beri target suara yang berbeda beda sesuai hitungan timses jika ingin memenangkan sebuah PILKADA. kemudian koordinator TPS tersebut bergerilya di area sekitar TPS mencari pemilih yang mau "di janjikan" jika memilih cagub yang sudah ditentukan. Koordinator TPS menjelaskan kepada pemilih bahwa jika target suara tercapai maka uang yang di janjikan akan cair, tapi jika kurang dari target maka semuanya tidak mendapat uang yang dijanjikan. pembayaran dilakukan setelah KPPS selesai menghitung suara di TPS.
Modus "PASCA BAYAR" ini lahir, setelah para calon merasa banyak di tipu oleh pemilih ketika mereka melakukan pembayaran di awal. karena setelah uang di terima tidak ada jaminan pemilih memilih siapa di bilik suara, tidak ada yang tahu karena tertutup. Tetapi untuk pasca bayar si calon mendapat keuntungan ganda, pertama; dari sisi pemilih, para pemilih yang telah dijanjikan saling "menjaga" dan berkomitmen memilih di bilik suara. karena jika target suara tidak tercapai maka semuanya tidak dapat bayaran. yang kedua; dari sisi calon, uang mereka lebih terjamin efektifitasnya dan lebih tepat sasaran, jika pun target meleset uang mereka tetap utuh sesuai
dengan perjanjian awal.
Sekarang mari kita berhitung berapa UANG yang di butuhkan untuk memenangkan PILKADA DKI 2017. Jika kita memakai data pemilih PILEG 2014 di DKI ada 15.000 TPS dan 6,9 juta pemilih. KPUD melansir data pemilih 2017 ada 7,6 juta, Dari total pemilih KPUD DKI menargetkan 77,5% yang ikut partisipasi di PILKADA. berarti ada 5.890.000 pemilih yang di harpakan berpartisipasi. http://news.detik.com/…/kpu-dki-targetkan-775-pemilih-di-pi….
Jika seorang calon mau memenangi PILKADA DKI dengan raihan 50% + 1 suara berarti harus mengumpulkan 2.945.000 + 1 suara. jika ada 15.000 TPS berarti tiap TPS harus ada 200 Suara. Tinggal di hitung berapa uang yang mau di janjikan kepada pemilih tiap orang di seluruh TPS, Kalau di janjikan setiap orang per TPS di berikan 100.000 rupiah. maka perhitungannya adalah seperti ini Rp 100.000 x 200 orang x 15.000 TPS = Rp.300.000.000.000 (300 M). di tambah biaya operasional para Timses, koordinator dan operator di lapangan Rp. 200.000.000.000 (200 M)= Rp 500.000.000 (500 M atau 0.5 trilyun).
Biaya yang kecil di bandingkan potensi dari kekuasaan dan wewenang Gubernur DKI selama 5 tahun. kalau dari satu RS sumber waras saja bisa menghasilkan 171 M, maka 500 M hanya butuh 2 atau 3 proyek saja untuk menutupi biaya modal "pasca bayar" untuk memenangi PILKADA DKI secara curang.
DKI adalah daerah yang ideal untuk modus money politik "pasca bayar" , penduduknya yg padat dan daerahnya yg tidak terlalu luas menjadikan jakarta surga bagi para pemodal yang ingin calon gubernurnya bisa menang dengan cara curang.(oleh : Andoko Semeru)
 |
| Andoko Semeru |
dengan perjanjian awal.
Sekarang mari kita berhitung berapa UANG yang di butuhkan untuk memenangkan PILKADA DKI 2017. Jika kita memakai data pemilih PILEG 2014 di DKI ada 15.000 TPS dan 6,9 juta pemilih. KPUD melansir data pemilih 2017 ada 7,6 juta, Dari total pemilih KPUD DKI menargetkan 77,5% yang ikut partisipasi di PILKADA. berarti ada 5.890.000 pemilih yang di harpakan berpartisipasi. http://news.detik.com/…/kpu-dki-targetkan-775-pemilih-di-pi….
Jika seorang calon mau memenangi PILKADA DKI dengan raihan 50% + 1 suara berarti harus mengumpulkan 2.945.000 + 1 suara. jika ada 15.000 TPS berarti tiap TPS harus ada 200 Suara. Tinggal di hitung berapa uang yang mau di janjikan kepada pemilih tiap orang di seluruh TPS, Kalau di janjikan setiap orang per TPS di berikan 100.000 rupiah. maka perhitungannya adalah seperti ini Rp 100.000 x 200 orang x 15.000 TPS = Rp.300.000.000.000 (300 M). di tambah biaya operasional para Timses, koordinator dan operator di lapangan Rp. 200.000.000.000 (200 M)= Rp 500.000.000 (500 M atau 0.5 trilyun).
Biaya yang kecil di bandingkan potensi dari kekuasaan dan wewenang Gubernur DKI selama 5 tahun. kalau dari satu RS sumber waras saja bisa menghasilkan 171 M, maka 500 M hanya butuh 2 atau 3 proyek saja untuk menutupi biaya modal "pasca bayar" untuk memenangi PILKADA DKI secara curang.
DKI adalah daerah yang ideal untuk modus money politik "pasca bayar" , penduduknya yg padat dan daerahnya yg tidak terlalu luas menjadikan jakarta surga bagi para pemodal yang ingin calon gubernurnya bisa menang dengan cara curang.(oleh : Andoko Semeru)
Tag :
Pilgub DKI,
politik