Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hari ini melakukan penggusuran terhadap pemukiman warga di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Meskipun terjadi aksi penolakan, namun pembongkaran rumah-rumah warga tetap dilakukan oleh petugas Pemkot Jakarta Selatan.
Menanggapi soal penggusuran tersebut, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menunggu kepastian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab sejumlah warga Bukit Duri tengah melayangkan gugatan class action terhadap Pemprov DKI atas penggusuran itu.
"Saya mengingatkan kita negara hukum kalau hukumnya belum jelas baiknya kita tunggu kepastian hukumnya. Kalau sekarang hukumnya masih simpang siur dan ada pendapat hukum yang masih silang pendapat itu akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/9).
Setelah adanya kepastian hukum, lanjut Sandiaga, harusnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga Bukit Duri.
"Yang penting karena memanusiakan dalam satu proses itu adalah mengajak mereka berbicara menyentuh hati mereka," jelas Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa bicara dari hati ke hati dengan warga yang tak mau direlokasi. Terlebih sebagai petahana, harusnya Ahok bisa memanfaatkan jabatannya sebelum cuti untuk berbicara langsung dengan warganya.
Sandiaga menantang Ahok untuk menemui warga Bukit Duri secara gentleman.
"Seorang pemimpin harus bisa berdiri di atas kepentingan dan menyatukan apa yang diinginkan Jakarta, harus lebih baik kan pemimpin harus tampil Pak Gubernur belum cuti harus datang ke sana harus gentleman sebagai ksatria," jelas Sandiaga.
"Jadi itu yang saya rindukan dari pemimpin-pemimpin yang nanti akan menawarkan perubahan di Jakarta," tandasnya.(merdeka)
Menanggapi soal penggusuran tersebut, bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, seharusnya Pemprov DKI menunggu kepastian dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab sejumlah warga Bukit Duri tengah melayangkan gugatan class action terhadap Pemprov DKI atas penggusuran itu.
"Saya mengingatkan kita negara hukum kalau hukumnya belum jelas baiknya kita tunggu kepastian hukumnya. Kalau sekarang hukumnya masih simpang siur dan ada pendapat hukum yang masih silang pendapat itu akan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/9).
Setelah adanya kepastian hukum, lanjut Sandiaga, harusnya disosialisasikan terlebih dahulu kepada warga Bukit Duri.
"Yang penting karena memanusiakan dalam satu proses itu adalah mengajak mereka berbicara menyentuh hati mereka," jelas Sandiaga.
Politikus Partai Gerindra ini menambahkan, seharusnya Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bisa bicara dari hati ke hati dengan warga yang tak mau direlokasi. Terlebih sebagai petahana, harusnya Ahok bisa memanfaatkan jabatannya sebelum cuti untuk berbicara langsung dengan warganya.
Sandiaga menantang Ahok untuk menemui warga Bukit Duri secara gentleman.
"Seorang pemimpin harus bisa berdiri di atas kepentingan dan menyatukan apa yang diinginkan Jakarta, harus lebih baik kan pemimpin harus tampil Pak Gubernur belum cuti harus datang ke sana harus gentleman sebagai ksatria," jelas Sandiaga.
"Jadi itu yang saya rindukan dari pemimpin-pemimpin yang nanti akan menawarkan perubahan di Jakarta," tandasnya.(merdeka)
Tag :
Pilgub DKI