Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan politisi Partai Demokrat sebagai tersangka. Setelah I Putu Sudiartana, kader Partai Demokrat yang duduk di anggota komisi III DPR RI. Kini, KPK menetapkan Wali Kota Madiun, Bambang Irianto sebagai tersangka.
Penetapan Bambang bukan terkait kasus yang menyeret Putu melainkan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.
Bambang diduga melakukan penyimpangan dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun serta menerima suap dan gratifikasi. Padahal, sebagai Wali Kota petahana, Bambang seharusnya mengurus dan mengawasi proyek tersebut.
Penetapan itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK, merujuk koordinasi supervisi dengan Kejaksaan.
Wakil ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan pihaknya telah menemukan barang bukti atau bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota madiun tahun 2009-2012.
"Terkait hal tersebut KPK telah meningkatkan status penanganan perkara penyelidikan ke penyidikan sejalan dengan penetapan BI (Bambang Irianto) Wali Kota Madiun periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar dia dalam jumpa pers di Kantornya, jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (17/10).
Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi di Madiun dan Jakarta. Tim menggeledah ruang kerja, rumah dinas, rumah pribadi hingga rumah anak Bambang Irianto. Tak hanya itu, tim penyidik juga menggeledah kantor Cahaya Terang Satata milik Bambang di Madiun serta kantor Lince Romauli Raya di Jakarta.
"Dari lokasi penggeledahan, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik," katanya.
Atas perbuatan tersebut, BI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Bambang merupakan Politisi Partai Demokrat ke enam setelah mantan bendahara Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin, mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jero Wacik, Sutan Bhatoegana, Angelina Sondakh. Terakhir KPK menyeret kader Partai Demokrat I Putu Sudiartana.(rmol)
Penetapan Bambang bukan terkait kasus yang menyeret Putu melainkan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun.
Bambang diduga melakukan penyimpangan dalam pembangunan Pasar Besar Kota Madiun serta menerima suap dan gratifikasi. Padahal, sebagai Wali Kota petahana, Bambang seharusnya mengurus dan mengawasi proyek tersebut.
Penetapan itu berdasarkan gelar perkara yang dilakukan KPK, merujuk koordinasi supervisi dengan Kejaksaan.
Wakil ketua KPK Laode M. Syarif menjelaskan pihaknya telah menemukan barang bukti atau bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi terkait pembangunan Pasar Besar Kota madiun tahun 2009-2012.
"Terkait hal tersebut KPK telah meningkatkan status penanganan perkara penyelidikan ke penyidikan sejalan dengan penetapan BI (Bambang Irianto) Wali Kota Madiun periode 2009-2014 sebagai tersangka," ujar dia dalam jumpa pers di Kantornya, jalan HR Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (17/10).
Tim penyidik KPK menggeledah sejumlah lokasi di Madiun dan Jakarta. Tim menggeledah ruang kerja, rumah dinas, rumah pribadi hingga rumah anak Bambang Irianto. Tak hanya itu, tim penyidik juga menggeledah kantor Cahaya Terang Satata milik Bambang di Madiun serta kantor Lince Romauli Raya di Jakarta.
"Dari lokasi penggeledahan, tim penyidik menyita dokumen dan barang bukti elektronik," katanya.
Atas perbuatan tersebut, BI disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i atau Pasal 12 huruf B atau Pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001.
Bambang merupakan Politisi Partai Demokrat ke enam setelah mantan bendahara Partai Demokrat, Mohammad Nazaruddin, mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Jero Wacik, Sutan Bhatoegana, Angelina Sondakh. Terakhir KPK menyeret kader Partai Demokrat I Putu Sudiartana.(rmol)
Tag :
nasional