Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (31/10/2016). Pertemuan yang langka dilakukan setelah sebelumnya keduanya bertemu dua kali pasca-Pilpres 2014. Apa implikasi politiknya?
Pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto yang digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat tetap menarik magnitud publik. Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi terkait situasi politik nasional yang belakangan memiliki tensi tinggi terkait protes publik atas penanganan kasus tudingan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Presiden Jokowi usai menggelar pertemuan selama dua jam dengan Prabowo Subianto membahas sejumlah kondisi mutakhir persoalan bangsa seperti politik dan ekonomi. "Bicara banyak hal, makro, bangsa dan kebangsaan. Makro politik kita, ekonomi kita," ujar presiden usai menggelar pertemuan dengan Prabowo.
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi pertemuan yang digelar Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tersebut. Dia menilai, dari pertemuan tersebut setidaknya mampu mengurangi tensi politik yang belakangan tengah memanas.
"Sekurang-kurangnya akan mendinginkan suasana karena mereka yang pernah bersaing dalam Pilpres aja bisa duduk bersama untuk memikirkan negeri ini," ujar Ade di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (31/10/2016).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai pertemuan elit politik selalu memiliki dampak positif karena memiliki nilai silaturahim. "Jadi saya kira ini hal yang baik untuk silaturahmi, isinya nanti kita lihat," ujar Fadli.
Dia menampik bila pertemuan Presiden Jokowi dikaitkan dengan pelaksanaan demonstrasi "Aksi Bela Islam II" yang akan digelar sejumlah komponen masyarakat pada Jumat (4/11/2016) mendatang. "Silaturahmi politik di satu sisi, demo gak ada urusannya, demo kan masyarakat datang bukan digerakkan Pak Prabowo," tepis Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Menurut dia, demonstrasi dari kalangan ulama dan umat Islam pada 4 November mendatang dilakukan lantaran ingin mendorong penegakan hukum yang fair dan kredibel terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan terhadap agama.
"Permintaan umat Islam sangat sederhana, penegakkan hukum, jangan ada perlindungan hukum terhadap saudara Ahok. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi," bantah Fadli.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto ini juga ditemani Menko Maritim dan Sumberdaya Luhut Binsar Pandjaitan. Bila dilihat dari materi pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo, membawa Menko Maritim dan Sumber Daya dalam pertemuan tersebut tidak pas. Mestinya, Presiden mengajak Menkopolhukam Wiranto dalam pertemuan tersebut.
Terkait pertemuan dua tokoh tersebut tentu akan memberi dampak positif bagi kedua tokoh. Kendati demikian, bila ditilik lebih jauh lagi, pertemuan Jokowi-Prabowo tersebut tidak memberi dampak apapun bagi dinamika politik saat ini.
Karena dalam kenyataannya, sikap Fraksi Partai Gerindra di Parlemen selama ini memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan Jokowi. Sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, nyatanya Fraksi Partai Gerindra juga memberi dukungan penuh. Sebut saja, dalam pembahasan RUU Tax Amnesty, kendati memberi catatan Fraksi Gerindra tetap menyetujui pengesahan RUU Tax Amnesty. Begitu juga dalam pembahasan APBN 2017, suara dan sikap Fraksi Gerindra senada dengan fraksi pendukung pemerintah lainnya.
Jika dalam perspektif tersebut, pertemuan Jokowi-Prabowo tidak memiliki relevansi dalam situasi politik nasional saat ini terlebih bila dikaitkan dengan rencana aksi demontrasi 4 November 2016 mendatang serta polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Toh, dugaan penistaan agama sama sekali tidak terkait dengan pribadi dan pilihan politik Prabowo Subianto. (inilah)
Pertemuan Jokowi dan Prabowo Subianto yang digelar di kediaman Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat tetap menarik magnitud publik. Pertemuan tersebut menimbulkan spekulasi terkait situasi politik nasional yang belakangan memiliki tensi tinggi terkait protes publik atas penanganan kasus tudingan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Presiden Jokowi usai menggelar pertemuan selama dua jam dengan Prabowo Subianto membahas sejumlah kondisi mutakhir persoalan bangsa seperti politik dan ekonomi. "Bicara banyak hal, makro, bangsa dan kebangsaan. Makro politik kita, ekonomi kita," ujar presiden usai menggelar pertemuan dengan Prabowo.
Ketua DPR RI Ade Komarudin mengapresiasi pertemuan yang digelar Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto tersebut. Dia menilai, dari pertemuan tersebut setidaknya mampu mengurangi tensi politik yang belakangan tengah memanas.
"Sekurang-kurangnya akan mendinginkan suasana karena mereka yang pernah bersaing dalam Pilpres aja bisa duduk bersama untuk memikirkan negeri ini," ujar Ade di gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (31/10/2016).
Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon yang menilai pertemuan elit politik selalu memiliki dampak positif karena memiliki nilai silaturahim. "Jadi saya kira ini hal yang baik untuk silaturahmi, isinya nanti kita lihat," ujar Fadli.
Dia menampik bila pertemuan Presiden Jokowi dikaitkan dengan pelaksanaan demonstrasi "Aksi Bela Islam II" yang akan digelar sejumlah komponen masyarakat pada Jumat (4/11/2016) mendatang. "Silaturahmi politik di satu sisi, demo gak ada urusannya, demo kan masyarakat datang bukan digerakkan Pak Prabowo," tepis Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra itu.
Menurut dia, demonstrasi dari kalangan ulama dan umat Islam pada 4 November mendatang dilakukan lantaran ingin mendorong penegakan hukum yang fair dan kredibel terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas dugaan penistaan terhadap agama.
"Permintaan umat Islam sangat sederhana, penegakkan hukum, jangan ada perlindungan hukum terhadap saudara Ahok. Jadi tidak ada hubungannya dengan pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi," bantah Fadli.
Pertemuan Presiden Jokowi dengan Prabowo Subianto ini juga ditemani Menko Maritim dan Sumberdaya Luhut Binsar Pandjaitan. Bila dilihat dari materi pembicaraan antara Jokowi dan Prabowo, membawa Menko Maritim dan Sumber Daya dalam pertemuan tersebut tidak pas. Mestinya, Presiden mengajak Menkopolhukam Wiranto dalam pertemuan tersebut.
Terkait pertemuan dua tokoh tersebut tentu akan memberi dampak positif bagi kedua tokoh. Kendati demikian, bila ditilik lebih jauh lagi, pertemuan Jokowi-Prabowo tersebut tidak memberi dampak apapun bagi dinamika politik saat ini.
Karena dalam kenyataannya, sikap Fraksi Partai Gerindra di Parlemen selama ini memberi dukungan penuh terhadap pemerintahan Jokowi. Sejumlah isu krusial yang selama ini menjadi perhatian pemerintah, nyatanya Fraksi Partai Gerindra juga memberi dukungan penuh. Sebut saja, dalam pembahasan RUU Tax Amnesty, kendati memberi catatan Fraksi Gerindra tetap menyetujui pengesahan RUU Tax Amnesty. Begitu juga dalam pembahasan APBN 2017, suara dan sikap Fraksi Gerindra senada dengan fraksi pendukung pemerintah lainnya.
Jika dalam perspektif tersebut, pertemuan Jokowi-Prabowo tidak memiliki relevansi dalam situasi politik nasional saat ini terlebih bila dikaitkan dengan rencana aksi demontrasi 4 November 2016 mendatang serta polemik dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Toh, dugaan penistaan agama sama sekali tidak terkait dengan pribadi dan pilihan politik Prabowo Subianto. (inilah)
Tag :
politik