Abadijaya News : Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai
Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, 11 kadernya yang mendukung
pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung saat voting UU Pilkada sudah dibahas di internal partainya.Namun, Wakil Ketua DPR ini berharap DPP tidak memberikan sanksi tegas kepada 11 kader berseberangan dengan sikap resmi partai.
"Saya sendiri mengusulkan tidak perlu diberi sanksi yang berat ataupun ringan seperti apa," kata Priyo usai menghadiri acara diskusi Polemik Sindo Radio, di Cikini, Jakarta Selatan, Sabtu (27/9/2014).
Dia mengugkapkan, Aburizal Bakrie selaku ketua umum partai sudah mendengar masukan dalam rapat pleno tersebut.
Hanya saja kata Priyo, pria yang biasa disapa Ical itu belum bersikap terhadap 11 kader Partai Golkar itu. "Secara personal menganjurkan tidak perlu ada sanksi seperti yang sudah-sudah," ungkapnya.
11 anggota Fraksi Partai Golkar di DPR yang berbeda sikap dengan partainya adalah Poempida Hidayatullah, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, Emil Abeng, Neil Iskandar, Oheo Sinapoy, Gusti Iskandar, Zainudin Amali, Chairuman Harahap, Nudirman Munir, dan Taufik Hidayat.
Adapun sikap resmi Fraksi Partai Golkar di DPR menyikapi UU Pilkada adalah mendukung pilkada melalui DPRD.(sindo)
Tag :
politik