"Pak Jokowi, kalau saya presiden, aku tangkap-tangkapin anggota DPR yang hartanya tidak jelas semua, gaya hidupnya," kata Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (26/9/2014).
Apabila menjadi presiden, Basuki bakal mengusut anggota DPR yang tidak mau melakukan sistem pembuktian harta secara terbalik. Basuki mengimbau Jokowi untuk memeriksa harta semua anggota DPR, kemudian harta mereka disesuaikan dengan gaya hidup serta pajak yang mereka bayar. Mereka yang tidak mau melakukan sistem ini, lanjut dia, adalah anggota DPR yang memiliki potensi menyalahgunakan anggaran.
"Lagi pula, di Indonesia sudah ada dasarnya untuk memeriksa harta pejabat dengan UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), termasuk UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi PBB melawan korupsi yang ditandatangani Pak SBY. Jadi, kalau pejabat publik hartanya tidak sesuai dengan penghasilan, hartanya disita negara. (Peraturan) itu saja diberlakukan," kata Basuki.
Sebagai informasi, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendapat 109 kursi. Sementara itu, 451 kursi lainnya menjadi milik sembilan partai politik yang lolos ambang batas parlemen, yaitu Partai Nasdem (35 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (47 kursi), Partai Keadilan Sejahtera (40 kursi), Partai Golkar (91 kursi), Partai Gerindra (73 kursi), Partai Demokrat (61 kursi), Partai Amanat Nasional (49 kursi), Partai Persatuan Pembangunan (39 kursi), dan Partai Hanura (16 kursi).(kompas)
Tag :
Daerah