Demikian dikatakan pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Nurjamana Center for Indonesian Demokrasi (NCID), Jajat Nurjaman kepada redaksi sesaat lalu, Kamis (18/9).
"Bukannya menteri adalah pembantu presiden yang dipilih atas hak preogatifnya sebagai Presiden. Bagaimana mungkin urusan sebesar ini SBY tidak mengetahuinya sejak awal, atau jangan-jangan ada deal–deal politik lain antara SBY sebagai ketum Demokrat dengan partai pendukung Jokowi-JK," ujar Jajat.
Ia menilai sikap SBY dan partai Demokrat yang tidak konsisten akan apa yang telah dilakukannya merupakan cerminan tidak baik menjelang masa akhir pemerintahan SBY-Boediono.
"Padahal, SBY sendiri merupakan sosok presiden yang matang akan setiap keputusan yang akan diambilnya," demikian Jajat Nurjaman.
Sebelumnya, Jurubicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengungkapkan, PresidenSBY mendukung pelaksanaan pilkada langsung. Namun, Presiden meminta agar ekses negatif dari pelaksanaan pilkada langsung dapat diminimalisasi. [rmol]
Tag :
nasional