Abadijaya News : Dukungan resmi Partai Demokrat terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
secara langsung diprediksikan tak memengaruhi peta politik di Senayan.
Informasi yang dihimpun, DPR bakal menyepakati Pilkada melalui DPRD. Benarkah?
Sikap resmi Partai Demokrat mendukung Pilkada secara langsung direspons gegap gempita oleh berbagai pihak. Bagi kalangan yang setuju Pilkada langsung, dukungan Partai Demokrat ini menambah kekuatan dan diyakini bakal memuluskan RUU Pilkada dengan mengakomodasi norma pilkada secara langsung.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan mengatakan pihaknya secara remsi mendukung pelaksanaan Pilkada secara langsung. "PD hari ini secara tegas menyatakan bahwa posisi PD, yang menjadi pilihan adalah pilkada yang dilakukan langsung," ujar Syarief saat jumpa pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Kamis (18/9/2014).
Hanya saja, Syarief menggarisbawahi terdapat 10 syarat yang harus dimasukkan dalam substansi di UU Pilkada yang rencananya akan disahkan pada 25 September 2014 mendatang ini. 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat yakni calon kepala daerah harus melalui proses uji publik atas integritas dan kompetensinya, efisiensi biaya pilkada, serta pengaturan kampanye dan pembatasan dana.
Di samping itu, Partai Demokrat juga mensyaratkan agar penggunaan dana kampanye dilakukan secara akuntabel, larangan politik uang serta pemberian uang mahar ke partai politik. Partai Demokrat juga meminta agar Pilkada secara langsung dilarang praktik kampanye hitam, politisasi birokrasi, penyelesaian sengketa pasca-pilkada serta pencegahan konflik horizontal.
Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengaku terkejut atas keputusan Partai Demokrat yang berubah haluan dengan mendukung Pilkada secara langsung. Priyo justru menawarkan jalan tengah atas persoalan ini. "Kalau tidak ada titik temu, lebih baik kita tunda. Ini sudah banyak pilkada yang menunggu, karena ini belum ada juntrungannya," kata Priyo.
Ketua DPP Partai Gerindra Desmon J Mahesa tidak risau dengan perubahan sikap Partai Demokrat terkait RUU Pilkada. Bahkan ia mengaku, Koalisi Merah Putih (KMP) juga bukanlah koalisi yang solid. "Koalisi ini kuat karena kondisi yang solid. Sebenarnya koalisi ini rapuh juga. Jadi kita biasa-biasa saja respons sikap Partai Demokrat," tegas Desmon.
Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua Fraksi PPP Ahmad Yani Yani. Menurut dia, membaca sikap Partai Demokrat harus detil. Menurut Yani, 10 syarat yang diajukan Partai Demokrat terkait dukungan Pilkada langsung merupkan hal yang mustahil dipenuhi. "Pertanyaannya, apakah mungkin bisa dimasukkan dalam revisi UU Pilkada," kata anggota Komisi Hukum DPR RI.
Sikap datar fraksi-fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) ini rupanya memiliki alasan. Sumber-sumber INILAH.COM di parlemen mengungkap sisi lain dari dukungan Partai Demokrat atas ide Pilkada langsung bakal tak solid di lapangan. "Anggota Fraksi Partai Demokrat yang tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR banyak yang ingin agar Pilkada melalui DPRD," ujar sumber di internal Fraksi Partai Demokrat kepada INILAH.COM, Kamis (18/9/20014).
Sumber tersebut memastikan dari 148 anggota Fraksi Partai Demokrat mayoritas tidak terpilih di DPR RI, hanya 33 anggota Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014 yang terpilih untuk periode mendatang. "Yang tidak lolos di DPR mereka memiliki independensi sikap. Karena mereka tidak lagi punya kekhawatiran direcall," tegas sumber tersebut.
Ketika informasi tersebut dikonfirmasi kepada salah satu elit Partai Gerindra tidak menampik dengan informasi tersebut. Elit Fraksi Partai Gerindra DPR RI ini menyebutkan tidak khawatir dengan sikap Partai Demokrat di permukaan. "Nanti ada kejutan," ujar sumber tersebut sembari tersenyum simpul. [inilah]
Tag :
politik