Banyak kalangan menilai manuver JK, sapaan Jusuf Kalla, memasukkan orang-orangnya dalam kabinet tidak mengagetkan meski konstitusi mengatur urusan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden.
"Sangat wajar jika Jusuf Kalla ngotot memasukkan nama-nama orangnya di kabinet lima tahun kedepan. Kabinet SBY 2004 saja bisa diintervensi JK apalagi Jokowi," ujar pengamat energi dan migas, Hendrajit di Jakarta (Minggu, 14/9).
JK menurut dia, nampak ngotot menyusun skema kabinet dan melakukan pra kondisi sebelum pelantikan 20 Oktober. Bahkan menurut dia, mundurnya Karen Agustiawan dari posisinya sebagai Direktur Utama Pertamina adalah akibat intervensi JK yang diduga akan mendominasi pemerintahan lima tahun mendatang.
"Dalam bacaan saya Karen mundur karena ada intervensi JK yang libatkan pertarungan mafia migas di dalamnya," papar dia.
JK menurut dia lagi, menguasai betul skema bisnis migas lima tahun ke depan. JK bersekutu dengan beberapa orang yang selama ini dikenal menguasai bisnis migas. "Jadi konsekunsi logisnya JK harus membuat skema kepentingan bisnis migas di kabinet," pungkasnya.[rmol]
Tag :
nasional