"Kami yakin ini kemenangan demokrasi," kata Hidayat di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari.
Hidayat menilai, sudah banyak kepala daerah hasil pilkada langsung sudah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kemarin sore gubernur ditangkap KPK, (gubernur tersebut) hasil pilkada langsung, Gubernur Riau, Bupati Biak, Numfor juga, dia harus korupsi. Itu hasil pilkada langsung," ucap Hidayat.
Atas proses yang terjadi selama pembahasan RUU Pilkada yang membelah anggota DPR menjadi dua kubu, Hidayat mengungkapkan penghargaannya terhadap partai-partai yang berseberangan dengan PKS. Terutama lantaran ketiga partai yang berpandangan berbeda tidak walkout seperti yang dilakukan Partai Demokrat.
"Kami terima kasih PDIP, PKB dan Hanura tidak pakai walk out, kita biasa saja," tutur Hidayat.
Seperti diberitakan, DPR akhirnya memutuskan mekanisme pemilihan kepala daerah dalam RUU Pilkada dilakukan melalui DPRD. Keputusan itu diambil setelah voting dimenangkan oleh kubu pendukung pilkada tidak langsung tersebut.
Hasil perhitungan voting di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (26/9) dini hari, menunjukkan sebanyak 135 orang anggota DPR mendukung pilkada langsung. Sementara 226 orang mendukung pilkada dari DPRD.
"Dengan demikian rapat paripurna DPR memutuskan pemilihan lewat DPRD," ujar pimpinan sidang, Priyo Budi Santoso.
Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat memilih meninggalkan ruang sidang (walk out) karena opsinya, yakni pilkada langsung dengan 10 syarat tidak diakomodir. Meski demikian, tetap ada 6 anggota Fraksi Partai Demokrat yang tetap bertahan di dalam ruang sidang dan menggunakan hak suaranya. (merdeka)
Tag :
politik