"Hasil kajian pemerintah cukup kuat agar Pilkada dipilih DPRD. Plus meminimalisir korupsi karena pasal pembatalan calon terpilih jika terbukti korupsi pembatalan otomatis berlaku. Juga lebih mudah bagi KPK mengawasi aleg DPRD jika terbukti korupsi," terang Kepala Divisi Humas PKS Mardani Alisera, Jumat (12/9/2014).
Lalu bagaimana sikap PKS dengan penolakan Ridwan Kamil dan juga Nur Mahmudi Ismail yang notabene didukung PKS?
"Kang Emil dan Pak Nur merasakan manfaat Pilkadal. Tapi di wilayah timur dan di beberapa daerah Pilkadal membawa dampak konflik horizontal cukup besar," terang Mardani.
Mardani juga menerangkan alasan sikap PKS yang berubah. Dahulu PKS mendukung Pilkada tetap di tangan rakyat tak dipilih DPRD, namun kini berbalik arah mendukung kepala daerah dipilih DPRD.
"Dinamika alasan pemerintah memang kuat. Plus bagus juga punya penyeimbang pemerintah yang kuat. Prinsip kompetisi kian ketat kian diuntungkan konsumen (rakyat)," tutur Mardani memberi alasan perubahan sikap PKS. (detik)
Tag :
politik