Pemerintah sebelumnya telah membuat perjanjian untuk mengakhiri pemberontakan yang menewaskan lebih dari 120.000 orang, dan mengungsikan 2 juta penduduk.
Front Pembebasan Islam Moro (MILF) telah setuju untuk menyerahkan senjata dalam pertukaran kekuasaan atas ekonomi dan masyarakat di wilayah Bangsamoro.
Presiden Aquino sangat ingin perjanjian tersebut berhasil sebelum masa jabatannya berakhir pada Juni 2016 mendatang.
"Kami meminta kongres agar RUU ini disahkan secepat mungkin," katanya seperti dikutip Aljazeera, Rabu (10/9).
"Jika kita mampu untuk membuat undang-undang ini, kita dapat memberikan Saudara Moro kita cukup waktu untuk mempersiapkan. Sehingga memungkinkan mereka untuk menyiapkan pemerintahan yang berarti untuk Bangsamoro," tambahnya.
Pemimpin pemberontak diharapkan untuk memimpin di daerah otonomi baru selama masa transisi singkat sampai dengan Pemilu 2016. Di mana MILF akan mengambil bagian, mengubah kelompok gerilyawan menjadi partai politik.
Hukum menciptakan pemerintah otonom untuk menggantikan daerah yang berada di otonomi Pulau Mindanao.
Berdasarkan perjanjian tersebut, wilayah otonomi Bangsamoro akan memiliki pemerintahan sendiri di wilayah yang diperluas dengan kewenangan yang lebih besar untuk mengenakan pajak, biaya perizinan, dan lisensi. [rmol]
Tag :
internasional