
Fadli bahkan mengklaim biaya untuk memilih bupati, walikota, dan gubernur hanya untuk beli kopi, teh, dan gorengan.
"Cukup biayanya adakah biaya rutin, minum kopi dan kemudian teh atau goreng-gorengan lah. Udah cukup itu. Nggak ada biaya," ujar Fadli usai diskusi bertajuk 'Pilkada, untuk siapa," di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (13/9/2014).
Sementara jika pemilihan langsung, kata Fadli, membutuhkan biaya Rp 100 triliun. Rinciannya adalah satu pilkada membutuhkan anggaran Rp 20 miliar. Sementara kabupaten/kota di Indonesia berjumlah 500 buah.
"Demokrasi dibajak oleh kaum pemodal. Ketika demokrasi dibajak kaum pemodal maka hanya orang-orang yang punya uang atau orang yang didukung oleh broker-broker mafia, cukong ini lah yang bisa maju. Minimal kan bisa Rp 15 miliar, Rp 20 miliar mereka untuk menyiapkan kampanye dan lain-lain. Jadi ini adalah salah satu alasan, bukan satu-satunya, kita ingin evaluasi pilkada langsung," kata Fadli. (tribun)
Tag :
nasional