Presiden terpilih Joko Widodo memastikan komposisi kabinet yang bakal ia pimpin lima tahun mendatang bakal diisi gabungan dari figur yang berasal dari kalangan profesional dan politisi. Sebanyak 18 pos bakal diisi oleh kalangan profesional dan 16 pos diisi kalangan partai politik. "Pembagiannya akan diisi 18 profesional dan 16 profesional partai," ungkap Jokowi di Kantor Transisi di Jakarta, Senin (15/9/2014).
Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II pimpinan SBY periode 2009-2014. Dalam KIB II, sebanyak 16 pos menteri yang diisi oleh kalangan dari aktivis partai politik. Sisanya, diisi kalangan profesional. Selain juga posisi Menteri Koordinator juga tetap terdapat tiga pos yakni Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan,
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat.
Meski demikian, kabinet Jokowi ini terdapat pos yang sebelumnya di KIB II, diisi kalangan partai politik, kini bakal diisi oleh kalangan profesional yakni posisi Menteri Pertanian dan Menteri ESDM. Jokowi menyebutkan dua pos tersebut diisi kalangan profesional.
Seperti diketahui, di era SBY, dua pos ini diisi kalangan partai politik. Upaya Jokowi menempatkan kalangan profesional di dua pos tersebut bisa saja sebagai upaya mengikis praktik mafia pangan dan mafia energi.
Selain itu, di Kabinet Jokowi ini juga dihapus sejumlah pos wakil menteri yang selama pemerintahan SBY jilid II cukup banyak. Jokowi hanya menempatkan pos wakil menteri di Kementerian Luar Negeri.
Pengamat Anggaran Uhcok Sky Khadafy menilai komposisi kabinet yang masih banyak diisi oleh kalangan partai politik sama saja mengingkari janji Jokowi saat kampanye lalu. "Janji membentuk kabinet kerja pupus sudah. Seharusnya kalangan profesional lebih dominan ketimbang partai politik," sebut Uchok di Jakarta, Senin (15/9/2014).
Ia memprediksikan performa kabinet Jokowi lima tahun mendatang tidak jauh berbeda dengan Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Potensi korupsi dari kalangan eksekutif kian terbuka. Karena di era SBY sudah ada presedennya. Bahkan bisa saja besok dari kalangan profesional juga terlibat kasus korupsi," tegas Uchok.
Kendati demikian, Uchok berharap Jokowi mampu memimpin dan mengendalikan anak buahnya. Kepemimpinan yang tegas dan terarah diharapkan mampu menutupi kelemahan komposisi kabinet mendatang. "Jokowi harus tegas dan mampu mengendalikan anak buahnya di kabinet," harap Uchok. [inilah]
Tag :
nasional