Abadijaya News : Rencana pemerintah untuk melakukan penghentian
sementara (moratorium) rekrutmen CPNS mulai tahun 2015 hingga lima tahun ke
depan, memantik reaksi keras kalangan pendidikan, terutama honorer K2.
Mereka mengancam akan melakukan aksi mogok
nasional dengan turun ke jalan sebagai bentuk penolakan atas rencana kebijakan
tersebut.
Ketua Dewan Koordinator Honorer Indonesia (DKHI)
Cabang Kuningan, Udin Zaenal Abidin menyatakan, sangat menyayangkan jika pemerintah
akan menerapkan kebijakan moratorium pengangkatan CPNS.
Pasalnya, selain para honorer, juga hak
masyarakat yang berharap menjadi CPNS. Padahal, lanjutnya, tiap tahunnya banyak
PNS yang pensiun, sehingga butuh PNS generasi berikutnya.
"Harus saya katakan, banyak yang gelisah
dengan pernyataan menpan yang baru itu. Bukan hanya honorer K2 yang tidak akan
terselesaikan, tapi masyarakat umum juga merasa tidak diberikan kesempatan
menjadi CPNS," jelas Udin kepada Radar Cirebon (JPNN Grup) Kamis (30/10).
Oleh karena itu, DKHI Kuningan menolak tegas
adanya rencana moratorium tersebut. Jika pemerintah ngotot, pihaknya akan
menurunkan massa menggelar aksi di jalan-jalan. Dengan demo
besar-besaran,
diharapkan pemerintah bisa melihat kondisi ril di masyarakat.
“Kami sudah melakukan pertemuan dengan anggota di gedung PGRI, dan honorer
sepakat akan melakukan demo nasional kalau ini memang terjadi,” jelas dia.
Dikatakan, bagi honorer K2, moratorium tidak
sesuai dengan apa yang dijanjikan bahwa K2 yang diverifikasi dan validasi,
ditambah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari bupati, bakal
segera diangkat. "Menjadi CPNS harapan para honorer. Sebab, untuk berkerja
di tempat lain sudah tidak mungkin karena faktor usia," tegas Udin.
Bukan hanya honorer, masyarakat umum yang saat
ini banyak mencari kerja pun kecewa mendengar informasi moratorium CPNS selama
lima tahun itu.
"Ketika Kuningan tahun 2014 tidak membuka
formasi saya rela mendaftar di daerah lain. Tapi kalau semuanya distop saya mau
mencoba di mana? Sedangkan bekerja di swasta di Kuningan cukup sulit,” ucap
Dina Setiawati warga Kelurahan/Kecamatan Kuningan.
Dia berharap ada perubahan aturan agar tidak
meresahkan. Dina lebih setuju kebutuhan diserahkan kepada daerah, sementara
pusat hanya menyetujui usulan(jpnn)
Tag :
nasional