Informasi yang diperoleh SatelitPost, Minggu (5/10), menyebutkan, untuk Komisi A diketuai oleh Winarto dari Fraksi Gerindra, sedangkan untuk wakil ketua Romelan, dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan untuk sekretaris, Yayan Rusyawan dari Fraksi Golkar.
Untuk Komisi B yang membidangi anggaran diketuai oleh Kamaludin dari Fraksi Partai Amanat Nasional, dan Wakil Ketua Kartim dari Fraksi Demokrat, serta untuk sekertaris Parsiyan dari Fraksi Golkar.
Komisi C yang membidangi pembangunan diketuai oleh Sindi Syakir dari Fraksi Golkar, Wakil Ketua Nurul Huda dari Fraksi Gerindra dan Rokhim dari Fraksi PPP sebagai Sekretaris.
Komisi D atau bagian kesejahteraan masyarakat diketuai oleh Taufik Urrohman Hidayat dari Fraksi PPP, dengan Wakil Ketua Purwati dari Fraksi Gerindra serta Ririn Fajriyah dari Fraksi PAN sebagai sekretaris.
Alat kelengkapan lainnya, seperti Badan Legislasi daerah diketuai oleh Harrun Arrosyid dari Fraksi Demokrat, dengan Teietha Ernawati S dari Fraksi PAN sebagai wakil ketua. Sementara untuk Badan Kehormatan (BK) belum terbentuk.
Ditanya kenapa Koalisi Merah Putih tidak memberikan ‘jatah’ atau kesempatan kepada PDIP dan juga PKB, Wakil Ketua DPRD dari Gerindra Adi Saroso membantah, karena semua dipilih oleh anggota.
“Karena pemilihan ini kan dari anggota dan untuk anggota. Semua dipilih berdasarkan kesepakatan dari anggota,” ujarnya, Minggu (5/10) kemarin.
Menurut Adi, semua anggota baik yang menjadi pimpinan ataupun anggota tetap memiliki hak sama. Sehingga diharapkan tetap melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
Terkait dengan pembahasan pimpinan dalam BK, Adi mengatakan, akan segera dibahas. Namun, yang masuk dalam BK hanya ada lima fraksi, padahal anggota DPRD Cilacap saat ini tujuh fraksi.
“Dari tujuh fraksi itu nanti mengajukan satu nama sebagai perwakilan, dari tujuh itu baru dipilih lima,” katanya.
Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat dari Fraksi PDIP mengatakan, meskipun tidak ada satupun kader PDIP yang menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan, PDIP menerima keputusan tersebut.
“Pimpinan alat kelengkapan kan ditentukan oleh dan dari anggota. Jadi mau bagaimana lagi jika dari masing-masing anggota tidak memilih kader kami meski kami sebagai pemenang pemilu,” katanya.
Manurutnya pihaknya juga siap dengan keputusan tersebut, karena bisa saja anggota yang terpilih menjadi pimpinan di alat kelengkapan memiliki kualitas yang lebih baik.
Kepasrahan juga ditunjukkan oleh Anggota Fraksi PKB, Muslikhin, karena enam anggota Fraksi PKB tidak ada satupun yang terpilih menjadi pimpinan alat kelengkapan dewan.
“Sudah diprediksi sejak awal, ngga papa. Saya sudah siap sejak kemenangan Jokowi sebagai Presiden dampaknya pasti seperti ini,” ujarnya (stlitnews)
Tag :
Daerah