Demikian rangkuman yang berhasil dikumpulkan dari sejumlah aktivis pemberantasan tindak pidana korupsi, Minggu (05/10). Aktivis menilai, track record serta komitmen Asep terhadap pemberantasan korupsi sangatlah lemah.
"Nama Asep muncul dalam sidang korupsi pengadaan TIK Dindik Banten. Fakta hukumnya adalah Asep merupakan penerima aliran dana dari proyek tersebut. Hingga kini kasus itu belum clear," kata Divisi Korupsi Politik Masyarakat Transparansi (Mata) Banten, Irwan Hermawan kepada wartawan, Sabtu (4/10).
Irwan menganalisa, kesalahan DPP PDIP memutuskan nama itu akan menyebabkan tumpulnya kinerja DPRD Banten ke depan. "Informasi yang kami himpun dari sejumlah SKPD di lingkungan Pemprov Banten, Asep menerima banyak fee serta setoran dari sejumlah mitra kerja. Kami punya pengakuan itu," ungkapnya.
Pengamat politik Ikhsan Ahmad menilai, menetapkan Asep sebagai Ketua DPRD membuktikan bahwa PDIP setengah hati dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih di Banten.
"Ini jelas mengecewakan. Apalagi kita semua tahu Asep berkontribusi atas pembangunan rezim Atut tempo lalu. Maka kelak dia akan sangat kompromi dengan kelompok Atut. Dan itu justru melemahkan PDIP," kata Ikhsan.
Sementara itu, Ketua GMNI Serang Febri Setiadi menilai, ada kontradiksi dari pola PDIP menata kekuasaan di pusat dan daerah. Di pusat, kata Febri, sosok Jokowi menjadi harapan besar Indonesia semakin bersih. Sementara di Banten kebalikannya.
"Sosok Rano dan Asep sekali lagi kami pertanyakan komitmen dan kinerjanya untuk menciptakan Banten yang bebas korupsi. Menetapkan Asep sama saja PDIP sedang membuat beban politik ke depannya," ujar Febri.
Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa posisi Ketua DPRD Banten diincar oleh Asep Rahmatullah dan Ananta Wahana. Asep Rahmatullah meskipun memiliki kasus korupsi mendapat dukungan dari salah satu Ketua DPP PDI. Sementara Ananta Wahana adalah tokoh yang memiliki kesempatan besar untuk menduduki posisi tersebut. Meski tidak memiliki kasus korupsi, terganjalnya Ananta Wahana sebagai Ketua DPRD karena yang bersangkutan beragama non Muslim, yang menjadi isu utama dalam pengambilan keputusan tersebut, di samping soal dukung-mendukung.
Isu agama seharusnya tidak menjadi isu utama dalam pemilihan pimpinan rakyat. Yang seharusnya diutamakan adalah kredibilitas dan komitmen mengawal pemenerintahan yang bersih.(rmol)
Tag :
Daerah