Namun Direktur Eksekutif Charta Politika
Yunarto Wijaya berpendapat, keterlibatan relawan juga memiliki potensi
merusak. Terutama, ketika relawan merasa usulan mereka adalah yang
paling layak dan harus diikuti Jokowi.
"Jangan sampai metode jajak pendapat,
menjaring aspirasi, poling, jadi kekuatan baru yang berpotensi
menyandera Jokowi," kata Yunarto dalam diskusi di Jakarta, Kamis (9/10).
Yunarto mengatakan, keputusan terakhir
dalam hal kabinet merupakan hak prerogatif. Siapapun tidak boleh
mencampuri, baik itu petinggi partai politik atau pun relawan.
"Hak prerogatif ini tidak boleh
terdegradasi karena transparansi. Jajak pendapat fungsinya hanya sebagai
input, masukan. Sedangkan untuk output, Jokowi tetap harus berada di
atas semua pihak," lanjutnya.
Yunarto juga mengingatkan, hasil poling
yang dibuat relawan belum tentu bebas dari kepentingan pribadi maupun
kelompok. Pasalnya, siapa saja bisa mengikuti poling-poling tersebut
tanpa diketahui motif atau pun objektifitasnya.
"Bisa saja yang ikut poling pernah
diputusin atau ditipu si kandidat menteri, misalnya. Dalam konteks ini,
relawan bisa sama berbahayanya dengan Megawati atau pemilik modal jika
memaksakan ikut dalam proses output," pungkas Yunarto. ( jpnn)
Tag :
nasional