Ancaman ini disampaikan honorer K2 yang
hadir saat audience dengan Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB), Herman Suryatman, di Jakarta, Senin (17/11).
"Ini pusat dan daerah jawabannya saling
lempar handuk. Daerah bilang kebijakan verifikasi dan validasi datanya
dari pusat, pusat bilang itu tergantung daerah. Yang benar mana ini?"
kata Ketua Dewan Pembina Forum Honorer Indonesia (FHI) Pusat Hasbi.
Dia menyesalkan sikap pemerintah pusat
yang tidak jelas dengan aturannya. Meminta daerah melakukan verval, tapi
ketika daerah tidak melaksanakan malah membiarkan.
"Kenapa pusat tidak memberikan tekanan
misalnya memberikan sanksi bagi yang tidak melakukan verval agar daerah
segera melakukan tugasnya," kritiknya.
Hasbi yang membawa puluhan honorer K2
dari seluruh Indonesia meminta ada kejelasan tentang datanya mau dibawa
ke mana. Jangan sampai honorer K2 yang sudah menunggu lama hilang sabar
dan akhirnya memporakporandakan BKD.
Tag :
nasional