Menurut Arbi, pemerintahan Jokowi bisa
berlanjut karena Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab dalam pengambilan
keputusan di DPR memerlukan jumlah kehadiran tertentu anggota DPR yang
mayoritas KMP.
"Tanpa KIH di DPR, pemerintahan Jokowi
masih bisa berjalan. Sebaliknya, tanpa KMP dipastikan pemerintahan
Jokowi rontok. Sebab, untuk mengambil putusan di DPR memerlukan kuorum
kehadiran anggota dalam jumlah tertentu. Tanpa KMP tidak akan ada
keputusan yang bisa diambil DPR," kata Arbi ketika dihubungi wartawan,
Minggu (2/11).
Dia mencontohkan, untuk pembahasan RUU
APBN 2015 nanti, diperlukan kehadiran 2/3 anggota DPR. Kalau Jokowi atau
menterinya lebih memilih untuk rapat dengan pimpinan alat kelengkapan
dan komisi DPR tandingan, maka dipastikan tidak akan ada pengesahan UU
APBN.
"Ini sama artinya Jokowi tidak punya
uang sama sekali untuk menjalankan roda pemerintahan karena tidak punya
legitimasi untuk menggunakannya," jelas dia.
Karena itu tegas Arbi, penghambat pemerintahan bukan KMP, justru KIH yang mengusung Jokowi-JK.
"Kalau ada dua DPR, siapa yang mau getok
palu? Ini kan candaan yang terlalu bodoh yang dilakukan pengusung
Jokowi. Kalau terpancing, dia mau merusak kondisi politik yang sudah
terbangun sangat baik dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Kalau
pemerintahan tidak jalan, jangan salahkan kalau KMP menjungkalkan dia,"
tegas Arbi.
Terakhir, Arbi mengingatkan Jokowi untuk
tidak terlalu mendengarkan saran-saran dari anak buahnya karena belum
tentu anak buahnya benar.(jpnn)
Tag :
nasional