Bukan hanya mengganggu ritme kerja DPR, manuver membentuk pimpinan DPR tandingan memperlihatkan perilaku KIH sebagai kekuatan politik yang menolak kesetaraan eksekutif-legislatif.
"Perilaku anggota KIH jelas tidak dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Bahkan cenderung ,ingin menguasai semua dari hulu ke hilir" kata Bamsoet sapaan Bambang Soesatyo dalam siaran persnya, Minggu (2/11/2014).
Menurut Bamsoet, untuk mengikis perilaku korup para oknum birokrat sekaligus mewujudkan good and clean governance, kesetaraan eksekutif-legislatif menjadi syarat mutlak. Dan, agar bisa efektif menjalankan fungsi check and balances, DPR tidak boleh lagi berada di bawah ketiak pemerintah.
"Semangat Koalisi Merah Putih (KMP) mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu ditentang KIH dengan membuat gaduh di DPR. Dengan membentuk pimpinan DPR tandingan, KIH tidak ingin DPR bisa efektif menjalankan fungsi check and balances," kata Bamsoet.
Dia mengatakan, peta kekuatan di DPR saat ini sudah ideal untuk mewujudkan kesetaraan eksekutif-legislatif itu. Dalam sistem pemerintahan presidensial, dibutuhkan legislatif yang kuat agar efektif mengawasi pemerintah.
Menurutnya, jika DPR tidak bisa efektif melaksanakan fungsi check and balances itu, akan ada banyak masalah yang berpotensi tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh presiden.
Misalnya, skandal Bank Century, praktik kartel minyak dan kartel-kartel komoditi lainnya adalah beberapa contoh kasus paling faktual yang sampai sekarang tidak bisa dipertanggujawabkan oleh pemerintah, karena kekuatan DPR untuk melakukan pengawasan terus dipreteli oleh pemerintah.
"Harap dicamkan bahwa kesetaraan eksekutif-legilatif dalam arti yang sebenar-benarnya, belum pernah terwujud. Sepanjang era Orde Baru, DPR betul-betul hanya jadi tukang stempel. Bahkan 10 tahun periode kepresidenan SBY pun fungsi check and balances sama sekali tidak efektif karena dipreteli oleh apa yang dikenal dengan Setgab Pendukung pemerintah," kata Bambang.
(okzn)
Tag :
Parlemen