"Ini semacam pertanggung-jawaban KPK
karena sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai
dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi sampai sekarang
tidak ditindaklanjut," kata salah satu perwakilan dari Gerakan Dekrit
Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti di KPK, Jakarta, Senin (3/11).
Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit
Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu
ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat
Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan
pihak legislatif ke KPK.
Ada enam menteri di Kabinet Kerja yang
dianggap perlu ditelusuri rekam jejaknya. Mereka adalah adalah Menteri
BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara,
Menteri
Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya,
Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Sofyan Djalil.
Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang
perlu segera ditelusuri KPK adalah Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR
Zulkifli Hasan. "Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman,
bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya masalah hukum," kata Karyono
menjelaskan alasan mereka menyerahkan nama-nama itu ke KPK.
Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia
lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK agar memprioritaskan
penelusuran terhadap menteri dan pimpinan DPR yang telah disebut
terindikasi korupsi. Menurut Chalid, jika bisa diprioritaskan maka bisa
meminimalisir terjadi korupsi.
"Kalau ini bisa diprioritaskan maka dampaknya akan sangat besar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari," tandasnya(jpnn)
Tag :
nasional