Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, anggaran sebesar triliunan itu baru pembiayaan pada kartu.
"Kartu itu mesti ditender. Kartu yang anda pakai itu kan bisa lima ribu satu. Lima ribu kali 15 juta, sudah berapa coba. Berapa triliun itu cuma kartu doang," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (5/11/2014).
Untuk itu, kata Fahri, pemerintah harus melalui tender secara resmi untuk pembuatan kartu tersebut.
"Yang di atas satu miliar saja harus ditender apalagi yang triliunan. Kan nggak main-main ini negara," tandas Fahri.
Diketahui, Presiden Jokowi telah meluncurkan KIS, KIP, KKS. Jokowi meluncurkan kartu tersebut tanpa seizin DPR. [inilah]
Tag :
Parlemen