Abadijaya News : Polemik kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM) akan terus berlanjut. Penolakan atas naiknya premium dan solar
Rp 2000 yang dianggap menyengsarakan rakyat kini bergeser ke wilayah
politik. DPR tengah mempersiapkan untuk menggunakan haknya,
menginterpelasi Presiden Joko Widodo.
Sudah ada empat dari 10 fraksi di DPR
yang resmi menyatakan Joko Widodo akan diinterpelasi. Keempat fraksi
itu adalah Fraksi Partai Demokrat, Golkar, PKS, dan PAN.
Menanggapi konstelasi di DPR, Pengamat
politik Emrus Sihombing mengatakan interpelasi ini tidak menutup
kemungkinan akan menjadi pintu untuk memakzulkan Joko Widodo. Apalagi
kata dia, dalam proses hak bertanya legislatif, pemerintah tidak
memberikan jawaban yang memuaskan dan bisa diterima publik.
"Saya kira itu bukan sesuatu yang
tidak tabu, sepanjang prosedural secara argumentatif," kata
Emrus saat berbincang dengan JPNN.com, Selasa (18/11) malam.
Emrun menjelaskan penggunaan hak
interpelasi bisa juga akan menjadi panggung bagi para partai yang
tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP). Sebab, isu yang sensitif
ini bisa dijadikan komoditas politik untuk meraih dukungan rakyat.
"Tapi fraksi yang menghendaki
interpelasi juga perlu hati-hati. Karena mereka juga harus
mempersiapkan argumen, gagasan, dan data. Jangan sampai kalah adu
argumen dengan pemerintah justru bisa menjadi senjata makan tuan,"
katanya.
Yang menjadi penekanan Emrus juga
adalah jangan sampai interpelasi ini hanya sebatas ribut di awal tapi
tak jelang ujungnya. Apalagi kata dia sampai ada negosiasi di
belakang layar dan terjadi barter kepentingan.
"Jangan ada negosisai di belakang
layar, seharusnya pelaksanaannya dilakukan secara transparan. Jangan
ada jebakan batman," ucapnya(jpnn)
Tag :
Parlemen