"Mereka (pemerintah) tidak berfikir penderitaan rakyat. Mereka hanya memikirkan kepentingan asing. Menaikan BBM adalah keputusan ilegal," kata Ketua Bidang Kebijakan Publik PP KAMMI, Romidi Karyawan, dalam orasinya.
Kenaikan BBM bersubsidi, kata Romidi merupakan bentuk pendustaan dari pemerintah. Karenanya, mereka juga meminta pertanggungjawaban dari Menteri ESDM, Sudirman Said.
Selain Sudirman, para mahasiswa juga menyoroti dua menteri kabinet kerja lainnya yang dinilai terlibat dalam kenaikan BBM ini. Mereka yakni, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
"Kenaikan BBM ini adalah tanggung jawab mereka. Sehingga mereka, Rini Soemarno, Sudirman Said dan Sofyan Djalil semestinya harus di turunkan jadi menteri," terangnya.
KAMMI menuding, kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Jokowi adalah kebijakan berbau neolib. Betapa tidak, baru sebulan menjabat sebagai presiden, Jokowi sudah menandatangani 20 MoU dengan pihak asing.
"Apalagi kalau sudah menjabat lima tahun, apa yang terjadi pada Indonesia? Ini lah neolib dalam Pemerintahan Jokowi-JK," tekan dia.(rmol)
Tag :
nasional