Juru Bicara KAMMI, Eko Wardaya, menuturkan, pemerintah beralasan bahwa subsidi BBM membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga terjadi defisit APBN.
Namun, pemerintah tidak layak menyalahkan defisit APBN karena beban dari subsidi BBM saja.
Lantaran penyebab defisit APBN adalah penurunan target pendapatan negara yang tidak sebanding dengan kenaikan beban belanja negara, bukan hanya karena beban dari subsidi BBM.
"Maka kami berkesimpulan alasan itu mengada-ngada," kata Eko, Selasa (18/11).
Dikatakan, pemerintah kini kembali menuding bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran karena dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Padahal, dampak dari kenaikan harga BBM akan menimpa pada semua kalangan, terutama menengah ke bawah.
"Bahkan saat harga BBM belum resmi dinaikkan hampir semua bahan pokok sudah merangkak naik," ucapnya menyesalkan.
KAMMI menilai, pemerintah tidak berupaya untuk mencari langkah alternatif atau pun solusi lain, meski beberapa tawaran solusi sudah diberikan oleh beberapa menteri perekonomian terdahulu.
Bahkan pemerintah mengakali dengan argumentasi mengalihkan subsidi ke sektor produktif.
Sikap pemerintah yang sedemikian rupa menunjukkan, bahwa pemerintah bukan hanya tak bekerja dengan baik, tapi juga membawa kebutuhan rakyat akan BBM pada persaingan bebas. Dimana perusahaan minyak dunia kini banyak bercokol di tanah air.
"Maka jelas lah bahwa Kabinet Kerja tengah dinaungi oleh Neolib," ucap Eko.
Atas kenaikan harga BBM, KAMMI ancam lakukan aksi turun kejalan guna memaksa pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM atau mundur dari jabatannya.
"KAMMI mengutuk kebijakan Presiden atas kenaikan harga BBM. KAMMI menyerukan kepada seluruh elemen gerakan mahasiswa untuk turun ke jalan ambil alih mandat Presiden," tegasnya (berita1)
Tag :
nasional