Menkopolhukam : Melarang Golkar Melaksanakan Munas di Bali

Abadijaya News : Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, telah meminta jajaran kepolisian agar tidak memberi ijin terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar di Bali.

Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar. Sebab dalam rapat pleno Partai Golkar hari Selasa (25/11) ini, sempat diwarnai bentrokan antara dua kubu yang pro dan kontra dengan penyelenggaraan Munas ke-IX di Bali.

Bentrokan itu pun menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Dengan kader yang hadir lebih banyak pada acara Munas, potensi konflik pun dikhawatirkan akan semakin besar.

Kondisi ini, jelas Tedjo, justru akan membuat citra buruk Indonesia di mata internasional. Terlebih, acara Munas itu bakal digelar pada akhir tahun dan dilaksanakan di Bali, salah satu lokasi kunjungan wisata di Indonesia.

''Akhir tahun itu adalah puncaknya wisatawan datang ke Bali, nanti malah akan memberikan citra buruk ke dunia internasional. Khawatir akan ada travel warning, kan Indonesia yang rugi,'' kata Tedjo kepada wartawan di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa (25/11).

Untuk itu, Tedjo secara khusus meminta kepada para pimpinan Partai Golkar untuk sedikit menunda penyelenggaraan Munas ke-IX Partai Golkar. 

''Saya meminta Pimpinan Golkar untuk menunda sampai sesuai rencana pada bulan Januari 2015 dan digelar di Jakarta,'' katanya.

Seperti diketahui berdasarkan hasil Rapimnas Partai Golkar di Yogyakarta, diputuskan penyelenggaran Munas dipercepat dari yang rencananya digelar pada tahun 2015 menjadi 30 November mendatang di Bali.

Hal ini kemudian mendapat penolakan dari beberapa unsur di internal Partai Golkar. Mereka curiga percepatan Munas sebagai salah satu cara agar Aburizal Bakrie bisa kembali menduduki kursi Ketua Umum Partai Golkar.(rol)


pageads
Tag : politik

Related Post: