Menurut Hidayat, larangan itu bertentangan dengan semangat Presiden Jokowi sendiri untuk kerja, kerja, dan kerja. Pasalnya, praktis dengan melarang anggota kabinet melakukan rapat dengan DPR, pemerintah tidak dapat bekerja dengan maksimal.
“Karena banyak permasalahan yang perlu mendapat persetujuan DPR. Soal anggaran misalnya. Bagaimana para menteri bisa bekerja maksimal jika anggarannya belum disetujui DPR,” terang Hidayat.
Mengenai alasan DPR belum kuorum, Hidayat menyatakan hal itu tidak benar. Karena sejak Nasdem dan PPP menyerahkan nama-nama untuk alat kelengkapan dewan dan sudah disahkan pada paripurna, maka DPR sudah kuorum .
”Kuorum itu bisa kuorum anggota, bisa kuorum fraksi. Saat ini sudah ada tujuh dari 10 fraksi di DPR setelah Nasdem dan PPP menyerahkan nama-nama anggotanya untuk AKD. Jadi sudah kuorum,” kata Hidayat.
Hidayat juga menyatakan, meskipun pemerintah belum berkenan ke DPR, namun bukan berarti DPR tidak bekerja. Mitra kerja DPR, lanjut dia, bukan hanya pemerintah, tetapi juga beragam organisasi massa, lembaga, dan asosiasi. DPR juga menyerap aspirasi masyarakat dengan kunjungan ke masyarakat.
“Saya di Komisi VIII misalnya sudah melakukan rapat-rapat dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia), KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), asosiasi penyelengaran haji dan umroh, dan banyak yang lainnya,” terang Hidayat.
Hidayat menyampaikan akan lebih konstruktif jika Presiden Jokowi mendorong anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) lainnya untuk mematuhi kesepakatan islah yang telah dijalin antara KIH dan KMP pekan lalu, yang salah satu butir utamanya adalah semua partai yang tergabung dalam KIH akan menyerahkan nama-nama anggotanya yang akan duduk di alat kelengkapan dewan sebelum sidang paripurna.
Namun hanya Nasdem dan PPP yang menyerahkan. Sementara PDIP, PKB, dan Hanura tidak menyerahkan nama-nama.(tajuk)
Tag :
PKS