Abadijaya News : Perlakuan terhadap grup bank Slank
semakin membuktikan Polri harus jadi prioritas utama dalam pembenahan
revolusi mental. Tapi sayangnya hingga saat ini belum ada tanda-tanda
Jokowi akan menyentuh Polri.
Demikian disampaikan Ketua Presidium
Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, kepada RMOL (Minggu, 2/11).
Neta menilai wajar kalau Slank mendapat
keistimewaan selama menjadi pendukung Jokowi kalau ingin manggung.
Meski pada era SBY, ijin manggung Slank dipersulit. Namun,
menurutnya, saat ini Polri ingin mematikan grup band tersebut. Karena
untuk manggung di cafe kecil saja, pengamanan Slank pakai barakuda
dan gegana.
"Sebab tidak akan ada panitia atau
even organizer yang mengajak slank manggung, mengingat biaya
keamanannya sangat mahal karena harus membayar aparat keamanan,
barakuda dan tim gegana. Jika dulu Slank dipersulit dengan ijin
keamanan, kini Slank dipersulit dengan ekonomi biaya tinggi sistem
keamanan. Jadi wajar Slank kecewa," tegasnya.
Menurut Neta, Slank menarik dukungan
dari Jokowi karena memang kecewa. Slank dan para relawan yang
"berdarah-darah", mandi keringat, dan berbecek-becek
memenangkan Jokowi jadi presiden, setelah itu ditinggalkan. Bahkan,
Jokowi tidak menggajak mereka berkonsultasi dalam memilih kabinet dan
lebih berkonsultasi pada orang-orang partai.
Bahkan, Slank diperlakukan dengan
sistem 'pengamanan' yang menakutkan.
"Bayangkan jika Jokowi kemarin
kalah di pilpres, bisa-bisa Slank dan para relawannya 'dihabisi' atau
dipersulit. Apakah Jokowi menyadari hal ini. Untuk itu Jokowi harus
membantu Slank dan relawannya. Caranya reformasi Polri dan ganti
Kapolri agar proses ijin manggung Slank tidak dipersulit dan tidak
mengada-ada," tandasnya(rmol)
Tag :
nasional