JK dinilai sebagai orang yang paling bernafsu untuk menaikkan harga BBM. Suara PDIP pun terbelah.
Politikus PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengibaratkan isu kenaikan harga BBM "lagu lama dengan kaset baru". "Itu kira-kira perumpamaan yang tepat ketika bicara soal isu BBM," katanya, Rabu (5/11/2014).
Rieke mengatakan, Presiden Jokowi pernah menjelaskan bahwa tanpa perlu mencabut subsidi BBM, pemerintah bisa menjalankan program yang penting dan ditunggu rakyat. "Dua bulan pertama," ujar dia.
Menurut Rieke, pemerintahan Jokowi tidak akan mencari jalan pintas dengan menaikkan harga BBM. “Ada alternatif-alternatif yang bisa dilakukan selain mencabut subsidi BBM. Lagipula, belum ada bukti pencabutan subsidi BBM dengan kompensasinya seperti BLT dan BLSM pasti akan membuat rakyat sejahtera. Yang sudah pasti, subsidi BBM dicabut, harga BBM ke rakyat pasti naik, yang pasti akan lahirkan efek domino pahit bagi rakyat,” ungkapnya.
Pemeran Oneng dalam sinetron Bajaj Bajuri itu menegaskan, dirinya menolak kenaikan harga BBM. “Saya mendukung Jokowi jalankan KIS dan KIP sebagai bukti jalankan perintah konstitusi. Tapi, saya tidak mendukung subsidi BBM dicabut selama tak penuhi logika konstitusi UUD 1945 yang saya yakini,” ungkapnya.
Dijelaskan Rieke, alasan bahwa kas negara kososng (defisit) hanya mengada-ada. “Jika defisit benar adanya, artinya di akhir pemerintahannya SBY telah menegaskan salah urus negara plus keuangannya. Namun, kita tetap gunakan azas praduga tak bersalah, tanyakan saja langsung kepada Pak SBY dan para menterinya. Hal ini penting, bukan untuk menjelek-jelekkan pemerintah yang lalu, tapi agar jelas kondisi keuangan negara,” kata dia.
Pemerintah Jokowi, kata Rieke, tidak bertanggung jawab atas indikasi salah kelola keuangan negara yang terjadi pada pemerintah SBY. Namun, juga tak boleh lepas tangan dari akibat salah urus yang terjadi.
"Saya masih meyakini 'Jokowi adalah Solusi'. Saya mendukung Jokowi atas sikap tegasnya yang menyatakan, KIS, KIP tak ada hubungannya dengan kenaikan BBM, itu program unggulan yang harus dipenuhi sebgai janji kampanye, bukan sebagai kompensasi kenaikan BBM," tutup Rieke.(okezone)
Tag :
politik