"Saya secara pribadi merasa tidak perlu ikut bicara atau komentar. Dalam pandangan saya dan teman-teman lain, wacana yang muncul dari manuver politik ini kan sebenarnya masalah yang belum selesai di antara Koalisi Indonesia Hebat," tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, dalam diskusi publik di Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11).
Saat ini, akunya, Koalisi Merah Putih (KMP) hanya berusaha memberikan waktu dan ruang yang cukup kepada mereka (KIH) agar urusan internal mereka selesai.
Persoalan internal KIH itu semakin terbukti dengan penolakan dari politisi ulung di PDIP, Pramono Anung, yang tidak menerima diangkat sebagai Ketua DPR versi KIH.
"Kalau beberapa hari lalu ada rilis akan ada paripurna tandingan dan pimpinan DPR tandingan, salah satu yang disebut sebagai calon adalah Pramono Anung. Tapi, Pramono Anung sendiri menarik diri. Jumat kemarin saya lihat di media dia tak muncul sebagai Ketua DPR pihak sana," ujar Mahfudz yang juga menjabat Ketua Komisi I DPR RI.
"Kalau tadi disebut ada lima fraksi yang ikut paripurna KIH kemarin, menurut saya PPP (versi Romahurmuziy) juga abu-abu. Dia bagian dari KMP atau KIH juga belum jelas karena masalah di dalam dirinya belum selesai," tambah dia.
Dia menyarankan, urusan rumah tangga KIH harus diselesaikan lebih dulu, termasuk yang menyangkut pembagian kekuasaan di eksekutif.
"Kenapa saya katakan begitu? Karena ketika proses lobi politik berjalan, ketika paripurna gagal tetapkan susunan Alat Kelengkapan, beberapa fraksi (KIH) katakan sudah siap setorkan nama. Tapi menunggu kabinet terbentuk," ujarnya.
Namun, ketika kabinet diumumkan, ada bagian dari KIH yang puas dan tidak puas. Sehingga rencana menyetorkan nama anggota Komisi kepada pimpinan DPR yang sah itu tidak terlaksana.
"Di media ada pernyataan petinggi politik (KIH) yang ungkapkan kekecewaan itu. Kami lihat ada persoalan internal yang belum selesai, sementara kami sifatnya menunggu," jelasnya.(rmol)
Tag :
Parlemen