"Pernyataan ini kan seolah partai Golkar diisi oleh orang-orang yang suka berbuat anarkhis, sehingga sampai-sampai Menko Polhukam perlu minta Kapolri untuk tidak mengijinkan kegiatan Munas," kata Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsy, kepada RMOL beberapa saat lalu (Kamis, 27/11).
Padahal, ungkap Aboebakar, Munas merupakan sebuah prosesi demokrasi di sebuah partai, dan bukan kegiatan anaristik. Apalagi Golkar merupakan partai paling senior, serta diisi oleh kader yang intelek dan sudah matang.
"Tak mungkin mereka akan baku hantam dan menimbulkan kerusuhan," ungkap Aboebakar.
Di sisi lain, lanjut Aboebakar, Golkar adalah parpol resmi yang merupakan salah satu pilar demokrasi di Indonesia. Dan negara seharusnya memiliki kekuasaan dan wibawa untuk mengamankan hajat demokrasinya.
"Apakah selemah itu posisi negara, sehingga merasa keamanan regional menjadi terancam lantaran kegiatan demikian. Bukankah negara seharusnya memberikan jaminan keamanan kepada Golkar yang merupakan wadah resmi konstitusional," demikian Aboebakar.(rmol)
Tag :
PKS