Rakyat Memberi Mandat Kepada Presiden Dan Para Menteri Bukan Untuk Blusukan Saja

Abadijaya News : Blusukan yang sekarang menjadi 'trend' di pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tidak dapat dipungkiri memiliki sisi positif, yaitu untuk mengetahui secara langsung persoalan-persoalan yang terjadi di lapangan. Akan tetapi, perlu diingat pula, rakyat memberi mandat kepada Presiden dan Para Menterinya itu tidak hanya untuk blusukan.

Hal itu disampaikan M. Imam Nasef, Peneliti pada Divisi Kajian Hukum Tatanegara SIGMA kepada Tribunnews.com, Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Kata Imam Nasef, Presiden memang Pemimpin Negara, tetapi pemegang kedaulatan tetaplah rakyat sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Dengan mandat yang diberikan rakyat itu, jelas dia, Presiden dan Para Menteri bertanggungjawab terhadap kesejahteraan rakyat melalui kebijakan-kebijakan strategis yang dibuat. Membuat suatu kebijakan itu tidak cukup hanya dengan blusukan.

"Blusukan memang penting dilakukan sebagai bagian dari proses riset dalam mendesain sebuah kebijakan. Namun, lahirnya sebuah desain kebijakan yang mampu memecahkan persoalan-persoalan bangsa dan negara secara komprehensif jauh lebih penting, inilah sebenarnya tugas utama Presiden dan Para Pembantunya," ujarnya.

Ada baiknya, menurutnya, hasil-hasil blusukan itu segera dikonversikan menjadi sebuah produk kebijakan yang feasible, berkeadailan, dan visioner, tentunya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Untuk membuat suatu kebijakan yang demikian itu tentu butuh waktu dan kerja-kerja 'non-blusukan'. sehingga energi Presiden dan Para Menterinya harus dibagi untuk kerja blusukan dan kerja non-blusukan," jelasnya. (tribun)

pageads

Tag : Kabinet

Bagikan :

Tweet