Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendukung rencana pemerintah pusat menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Namun pemerintah jangan asal menaikan BBM, tanpa ada pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
“Secara pribadi, dari dulu saya dalam
posisi yang setuju dengan pemerintah untuk mengurangi subsidi pada BBM,”
ucap Anggota DPD Provinsi Bali I Gede Pasek Suardika kepada INDOPOS,
Jakarta, Sabtu (15/11).
Menurut Pasek, anggaran subsidi BBM
lebih baik dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, transportasi, dan
pangan. Namun semua itu harus tepat sasaran atau diterima oleh
orang-orang yang benar-benar membutuhkan.
“50 persen BBM bersubsidi itu digunakan
masyarakat di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sehingga
kalau kita ngomong harga BBM, orang Papua serta Maluku itu tidak pernah
mengeluhkannya karena yang mereka keluhkan adalah ketersediaannya,” kata
Pasek.
Ia menambahkan bahwa ketersediaan BBM
bersubsidi di sejumlah wilayah di Indonesia tidak maksimal karena
diselundupkan ke luar negeri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung
jawab karena harga jualnya lebih tinggi. “Jadi rakyat selama ini
mensubsidi penyelundup dan pemilik mobil pribadi yang relatif mampu di
wilayah Jabodetabek,” kata Pasek.
Kalau ingin BBM bersubsidi selalu
tersedia, sambungnya, maka harganya harus mendekati harga jual di
beberapa negara sehingga tidak diselundupkan lagi. “Harga BBM seharusnya
mendekati harga jual di negara-negara lain,” tegas Pasek.
Sementara itu, Ketua DPD Irman Gusman menambahkan, meskipun DPD
mendukung kenaikan harga BBM. Namun ada syarat yang harus dijalankan,
yakni komitmen pemerintah untuk memberantas mafia migas. (jpnn/ai)
Tag :
nasional