Abadijaya News : Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK)
meyakinkan para pengusaha Uni Eropa bahwa aksi penolakan kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsi tidak berlangsung lama. Ia
menyebut, aksi penolakan masyarakat akan berakhir dalam sepekan.
"Demonstrasi masih terjadi di
banyak tempat, tapi menurut saya akan berhenti dalam satu minggu,"
kata JK dalam acara European Union-Indonesia Business Dialogue di
Hotel Shangri La Jakarta, Rabu (19/11/2014).
JK mengakui bahwa kenaikan harga BBM
bukanlah kebijakan yang populer. Namun, Pemerintah harus mengambil
kebijakan tersebut karena neraca APBN defisit bertahun-tahun akibat
subsidi di berbagai sektor yang kurang efektif.
Dengan mengurangi subsidi untuk BBM,
kata JK, Pemerintah bisa semakin efektif dalam mengelola anggaran
sehingga lebih mudah pula bekerjasama dengan investor.
"Lebih efektif dalam membangun
infrasturktur, kesehatan, dan pendidikan. Lebih mudah bekerja sama
dengan investor, karena pemerintahan yang efektif," ucap
politisi senior Partai Golkar itu.
Selain mempermudah para investor, JK
menyatakan bahwa pemerintahan akan menyederhanakan birokrasi
perizinan. Ditargetkan, dalam beberapa bulan ke depan Pemerintah
selesai membangun pelayanan izin terpadu satu pintu.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah
membutuhkan campur tangan investor dalam mewujudkan program pengadaan
listrik 35.000 megawatt.
"Kami butuh lebih banyak
infrastruktur, listrik 35.000 megawatt, 40 miliar dollar AS setiap
lima tahunnya. Pemerintah akan menawarkan kepada swasta dan kerjasama
pemerintah swasta (KPS)" ucap JK.
JK juga menyampaikan bahwa kondisi
ekonomi Indonesia saat ini aman dan baik untuk investasi. Angka
ekspor barang Indonesia ke Uni Eropa lebih banyak dibandingkan impor.
Apalagi, Indonesia memiliki penduduk dalam jumlah besar sehingga baik
untuk perkembangan pasar.
“Lihat Siemens, Unilever dan
lain-lain yang berkembang bagus. Dan kenapa itu lah saya yakin akan
berkembang bisnis di sini dengan baik, ditambah lagi Indonesia
memiliki jumlah penduduk tinggi dan sehingga bagus sebagai konsumen,"
kata JK.(tribun)
Tag :
Kabinet