Tulus menilai kebijakan tersebut sama saja dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarkat (BLSM) di era pemerintahan sebelumnya yang lebih besar muatan politis ketimbang sosialnya. "Justru makin konyol, orang-orang di kampung yang tidak bisa baca tulis disuruh berhadapan dengan teknologi," kata Tulus kepada CNN Indonesia, Jumat (31/10).
Tulus mengaku YLKI hanya menyoroti mekanisme penyaluran dana bantuan yang akan membuat masyarakat kecil semakin bingung. Namun, dia setuju bahwa kebijakan subsidi BBM sudah tidak seharusnya lagi diterapkan oleh negara pengimpor minyak seperti Indonesia. Karenanya kenaikkan harga BBM bersubsidi menjadi keharusan saat ini. "Masa negara inportir memberikan subsidi BBM, itu kan kebodohan," katanya.
Sementara itu Sunu Purnama (27), seorang supir metromini jurusan Blok M-Tanah Abang memprotes rencana menaikkan harga BBM bersubsidi yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat. "Rakyatnya dipelorotin terus, apa-apa dibuat mahal," ujar Sunu.
Dia mengaku pesimistis, program bantuan sosial yang disiapkan Pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi mampu tepat waktu dan tepat sasaran. "Biasanya naiknya (harga BBM) sekarang, tapi duit penggantinya baru dapet tahun depan, gak nutup pendapatan namanya," lanjut Sunu.
Sementara Rois (39), tukang batagor di kawasan Depok mengaku belum tahu kalau dana kompensasi yang akan dibagikan pemerintah ke masyarakat kecil tidak lagi diberikan secara langsung, tetapi menggunakan kartu elektronik. "Kalau caranya begitu repot, paling saya suruh anak saya yang SMK untuk ambil. Kelihatannya bagus, tapi lebih baik tunai karena tidak repot," Rois.(cnnindo)
Tag :
nasional