Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Muhammad Rusdi mengatakan, mogok nasional buruh akan diawali dengan aksi besar-besaran pada 10 dan 11 Desember mendatang. Mogok nasional tetap dilakukan, setelah buruh menggelar aksi besar-besaran di sejumlah provinsi dengan menyerbu kantor gubernur, kantor bupati/walikota, atau DPRD, untuk di Jakarta 50 ribu buruh akan turun ke Bundaran HI,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.
Rusdi menyebutkan, isu yang akan diusung pada aksi kali ini adalah revisi kenaikan UMP/UMK, tolak kenaikan upah lima tahun sekali, tolak penangguhan upah minimum, usut kenaikan harga BBM, hapuskan outsourcing, jalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan hentikan represifitas terhadap aksi-aksi buruh. Sampai saat ini, sudah 41 federasi buruh yang menyatakan siap bergabung dalam aksi nanti,” katanya.
Menurut dia, aksi ditujukan untuk melawan sistem ketenagakerjaan di Indonesia yang tidak berpihak pada kaum buruh. Aksi nasional ini adalah persiapan agar ada totalitas dalam mogok nasional nanti,” tekannya.
Dia mengaku kecewa dengan Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, yang sejak dilantik belum pernah menggelar dialog dengan buruh. Ini bukti pemerintah tidak mau memperhatikan buruh, arah pembangunan pemerintahan Jokowi juga tidak jelas, baru sebulan menjabat dia malah menurunkan daya beli buruh dengan cara menaikkan harga BBM,” tuturnya.
Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN), Iwan Kusmawan menyatakan, aksi besar-besaran ini menandakan seluruh elemen serikat buruh sepakat untuk bersatu melawan kedzaliman.
Iwan menuntut adanya revisi terhadap UMP yang ditetapkan sebelum kenaikan harga BBM. Sebelum UMP 2015 ditetapkan kita sudah minta kenaikan upah 30 persen, dan minta penambahan Komponen Hidup Layak (KHL), tapi yang ada sekarang selain UMP tidak sesuai usulan kita malah pemerintah membuka peluang bagi pengusaha untuk menangguhkan upah,” keluhnya.
Iwan menilai, meski sudah ganti presiden dan ganti menteri, kaum buruh di Indonesia tidak kunjung sejahtera. Mana pemerintah yang katanya berpihak pada kita? Lebih baik kita bersatu lawan kapitalis dan pemerintah yang tidak berpihak pada kita dengan aksi-aksi jalanan,” tegasnya.
Wakil koordinator nasional Brigade Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Fathoni, mengaku kecewa pada pemerintahan Jokowi-JK. Pada pemilu lalu Brigade SPSI adalah anggota relawan buruh sahabat Jokowi, awalnya kita yakin kalau Menteri Ketenagakerjaan-nya dari buruh maka dia akan mudah merubah tatanan ketenagakerjaan di Indonesia,” katanya.
Fathoni menegaskan, siapapun Menteri Ketenagakerjaan akan dilawan jika tidak berpihak pada buruh. Kami akan terus melawan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada buruh, kami sudah mengajak seluruh anggota kami untuk turun aksi pada 10-11 Desember mendatang,” tandasnya.
Ketua Umum Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia (Gaspermindo), Bambang Eka, mengaku buruh akan terus berjuang melawan kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Memang bertubi-tubi cobaan bagi buruh Indonesia, Undang Undang Ketenagakerjaan yang sekarang lebih buruk dari Undang Undang sebelumnya, sementara gerakan buruh terus diperlemah dan pemilu hanya bikin buruh jadi budak politik,” sebutnya.
Bambang melihat, tidak adanya aktivis buruh yang duduk sebagai anggota DPR atau menteri menyebabkan puluhan juta buruh di Indonesia terus dilecehkan. Jadi kami tegaskan, aksi besar-besaran ini bukan sekedar rutinitas. Kaum buruh harus menjadi kekuatan yang bersatu demi melawan kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya.(rmol)
Tag :
nasional