’’Mereka sudah tanda tangan untuk
mendukung perppu (pilkada langsung). Sekarang katanya bukan menolak
perppu, tapi memperjuangkan pilkada lewat DPRD. Itu kan sama saja,’’
kata Ketua Harian
Partai Demokrat Syarief Hasan di gedung DPR Jumat
(5/12).
Kekecewaan Demokrat terhadap KMP
sebenarnya sudah diluapkan saat penutupan Munas Golkar di
Bali.
Rencananya, Partai Demokrat dan seluruh anggota KMP menghadiri
pengumuman terpilihnya kembali Aburizal Bakrie sebagai ketua umum.
Namun, Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) akhirnya membatalkan
kehadiran itu. ’’Kanada musibah. Musibahnya ya perppu itu. Kami
diinstruksi kembali ke Jakarta,’’ ujarnya.
Mantan menteri koperasi dan UKM itu
mengatakan, pelanggaran kesepakatan tersebut membuka peluang Demokrat
bergabung dengan KIH. Dia mengaku ada kesamaan pandangan dalam melihat
Perppu Pilkada Langsung, yakni pemilihan kepala daerah harus langsung
oleh rakyat.
Meski mengaku partainya sakit hati,
Syarief tetap membuka komunikasi dengan partai KMP, termasuk Golkar dan
partai-partai lain. Namun, jika komunikasi itu terhambat, pilihannya
adalah bergandengan tangan dengan KIH. Syarief bahkan mengaku sudah
berkomunikasi dengan KIH.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN Tjatur
Sapto Edy mengatakan, pihaknya menghormati kesepakatan antara Demokrat
dan KMP terkait Perppu Pilkada Langsung. Sebab, perppu disusun presiden
kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, setelah merespons keinginan
mayoritas masyarakat. Pihaknya juga akan terus berkomunikasi dengan
Golkar dan KMP agar kembali mendukung perppu. ’’Politik kan dinamis.
Kami akan kembali menjalin komunikasi,’’ ujarnya.
PAN merupakan satu-satunya partai KMP
yang tidak datang saat Munas Golkar di Bali. Kabarnya, perwakilan PAN
tidak datang lantaran diminta ketua umumnya untuk balik ke Jakarta
setelah Golkar mengumumkan salah satu hasil munas yang akan
memperjuangkan pilkada melalui DPRD. ’’Kami tidak datang karena ketua
umum sedang umrah,’’ kelit Tjatur.
Jika Demokrat dan PAN benar-benar
bergabung, kekuatan pendukung Perppu Pilkada Langsung akan sangat
dominan di DPR, dan dipastikan unggul jika harus ada voting. Bersama KIH
yang memang sejak awal berusaha mempertahankan mekanisme pilkada
langsung, kekuatan pendukung di parlemen menjadi 356 anggota. Sedangkan
KMP yang mendukung pilkada melalui DPRD hanya akan mengantongi dukungan
204 orang.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal
Partai Golkar Idrus Marham mengatakan bahwa penolakan Perppu Pilkada
Langsung bukan keputusan DPP Partai Golkar, namun wacana yang berkembang
di dalam munas. Rekomendasi itu kemudian disampaikan kepada DPP. Namun,
menurut dia, DPP Golkar harus mematuhi rekomendasi munas. ’’Rekomendasi
itu merupakan permintaan arus bawah Partai Golkar sehingga harus
diperjuangkan,’’ jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri
Tjahjo Kumolo tetap optimistis DPR menerima Perppu Pilkada Langsung.
Menurut dia, DPR tentu tidak ingin mempermalukan Presiden Ke-6 Susilo
Bambang Yudhoyono yang telah merumuskan perppu tersebut. Terutama,
Fraksi Demokrat yang sejak awal mendukung perppu. ’’Pilkada langsung
juga merupakan kemauan masyarakat,’’ ujar Tjahjo kemarin.
Apabila ada fraksi yang tidak setuju,
tentu akan ada dinamika yang terjadi di DPR. Yang jelas, masyarakat
diberi hak dan kedaulatan untuk memilih pemimpin. Hanya, prosesnya harus
lebih selektif.
Hingga saat ini, pihaknya terus
berkomunikasi dengan KPU dan menyiapkan pejabat eselon 1 untuk menjadi
penjabat di daerah yang masa jabatan gubernurnya habis. ’’Kami juga
sudah mengecek seluruh gubernur, wali kota, maupun bupati yang akan
mengadakan pilkada. Mereka sudah menyiapkan dananya,’’ lanjut politikus
PDIP tersebut.
Meski optimistis perppu diterima, Tjahjo mengatakan bahwa pihaknya tetap menyiapkan antisipasi apabila pada akhirnya DPR menolak. Bentuk antisipasi tersebut saat ini terus didiskusikan dengan KPU.(jpnn)
Tag :
politik