Ajakan itu disampaikan pengusaha nasional yang juga mantan senator DPD RI, Poppy Dharsono, melalui pernyataan persnya yang diterima redaksi, pada Rabu (3/12). Menurut dia, kenaikan harga itu tidak hanya menambah penderitaan rakyat, tetapi juga membuat pemerintah terjebak pada kepentingan neoliberalisme. Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlihat tidak menepati janjinya melaksanakan "Trisakti Bung Karno".
"Mahasiswa, kaum miskin kota dan dan gerakan buruh dan pekerja di berbagai kota seluruh Indonesia akan menggelar protes besar besar pekan depan. Karena itu dukung mereka," kata Poppy Dharsono.
Poppy yang kini aktif dalam gerakan Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) menegaskan, protes penolakan terhadap kenaikan harga BBM terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari aksi di kampus, pabrik dan DPR-DPRD, blokade jalan industri dan jalan tol, pendudukan SBPU sampai kantor pemerintahan, pembajakan truk-truk BBM sampai mengepun Istana Negara.
"Semua itu karena mereka tahu subsidi BBM yang sering digembar-gemborkan pemerintah hanya pembohongan publik. Sampai saat ini pemerintah tidak mau terbuka atas perhitungan produksi minyak. Pemerintah selalu bilang rugi dan tekor. Padahal dengan menjual Rp 6.500 per liter BBM jenis premium, pemerintah sudah untung," ujar Poppy, mengutip perhitungan yang dilakukan mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie.
Menurut Poppy, kemandirian yang selalu dikampanyekan Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden, otomatis terbantahkan dengan keputusannya menaikkan harga BBM. Dengan kebijakan itu, pemerintah tunduk pada kepentingan asing. Ia tahu, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya atas keinginan Bank Dunia (Word Bank).
Sejak Oktober 2014 Bank Dunia telah mendesak Indonesia mencabut subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan tidak tepat sasaran. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg dalam teleconfrence di kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (6/10).
Karena itu, Poppy dan para aktivis di KKR mendesak pemerintah Joko Widodo Jusuf Kalla mencabut kenaikan harga BBM dan menunggu hasil temuan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisal Basri yang tengah menyelidiki praktik mafia migas yang membuat biaya BBM tinggi.
Menurut dia lagi, seharusnya berdasarkan temuan tim yang yang objektif, pemerintah menurunkan harga BBM. Rakyat menunggu pemerintah tidak berbohong lagi dan memegang teguh doktrin Trisakti sesuai janji-janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla
"Kalau berani sikat mafia migas, lalu terbuka kepada rakyat. Itu baru pemimpin hebat," tegas Poppy.(rmol)
Tag :
nasional