Ketua Umum Jaringan Penggerak (Jamper), Ghea Hermansyah mempertanyakan benarkah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tahaja Purnama (Ahok) sosok yang berani jujur demi rakyat.
Dirinya mengatakan, apabila produk APBD pemerintah provinsi (Pemprov) DKI model Ahok di gunakan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD, sama saja seperti di massa orde baru zaman Presiden Soeharto berkuasa, di mana DPR hanya setuju-setuju saja tanpa ada pembahasan kemudian semua anggota parlemen mengaminkannya.
"DPR hanya setuju saja tanpa ada membahas semua yes bos, sesuai keinginan bapak atau ikut apa sesuai keinginan Ahok tanpa perlu pembahasan, ini sudah berbahaya," kata Ghea kepada wartawan, Sabtu (14/3/2015).
Ghea menilai Ahok lewat program e-budgeting telah melawan konstitusi. Menurutnya opini di publik yang mendukung Ahok, ini sangat berbahaya dimana kekuatan politik telah di luluh lantahkan dan bahasa emosi Ahok yang meledak-ledak di jadikan senjata memutar balikan semua fakta dan data yang membuat publik bertanya-tanya.
"Diskusi pakar, di media televisi dan diskusi publik sudah menutup kuping dan isi kepala Ahok. dia tetap menggunakan cara-caranya yang tetap meledak-ledak dan arogan, ada apa di balik semua gaya cara dan strategi Ahok untk kepentingan apa, mengalihkan isu apa? Apa ada dosa besar Ahok yang harus dia tutupi dengan isu begal APBD, seperti di sengaja tanpa ada jalan keluar dan komunikasi," katanya.
Dirinya juga mempertanyakan cara berpolitik Ahok, yang hanya mengandalkan tim konsultannya untuk mengelola anggaran APBD DKI dan sarana, juga aset-pemda.(tribun)
Tag :
Daerah