Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menghentikan kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan terkait penganiayaan dan penembakan terhadap pencuri sarang walet di Bengkulu.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, penghentian kasus dalam sistem pidana di Indonesia dapat dilakukan di setiap tahapan hukum. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan saat pelimpahan ke pengadilan.
"Kasus Novel menunjukkan bahwa institusi penegak hukum kita dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan ragu mengusutnya," kata Nasir Djamil saat dihubungi, Jakarta, Senin (22/2).
Politikus PKS ini menegaskan, penghentian kasus Novel ini bukanlah akhir dari segalanya. Nasir menegaskan, jika nanti ada alat bukti yang menguatkan, bukan tidak mungkin kasus Novel akan dibuka dan diteruskan kembali.
"Jika memang didapat lagi alat bukti maka bisa saja kasus Novel dilanjutkan. Artinya sejak awal, sepertinya kepolisian dan kejaksaan ragu mengusut kasus ini," jelas Nasir.
"Hukum kita sering tak berujung. Pisau hukum selalu tumpul saat berhadapan dengan oknum-oknum di KPK. Miris tapi inilah yang terjadi, hukum sudah dipolitisasi oleh aparat hukum," tandasnya.(merdeka)
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, penghentian kasus dalam sistem pidana di Indonesia dapat dilakukan di setiap tahapan hukum. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan saat pelimpahan ke pengadilan.
"Kasus Novel menunjukkan bahwa institusi penegak hukum kita dalam hal ini kepolisian dan kejaksaan ragu mengusutnya," kata Nasir Djamil saat dihubungi, Jakarta, Senin (22/2).
Politikus PKS ini menegaskan, penghentian kasus Novel ini bukanlah akhir dari segalanya. Nasir menegaskan, jika nanti ada alat bukti yang menguatkan, bukan tidak mungkin kasus Novel akan dibuka dan diteruskan kembali.
"Jika memang didapat lagi alat bukti maka bisa saja kasus Novel dilanjutkan. Artinya sejak awal, sepertinya kepolisian dan kejaksaan ragu mengusut kasus ini," jelas Nasir.
"Hukum kita sering tak berujung. Pisau hukum selalu tumpul saat berhadapan dengan oknum-oknum di KPK. Miris tapi inilah yang terjadi, hukum sudah dipolitisasi oleh aparat hukum," tandasnya.(merdeka)
Tag :
PKS