Gubernur NTB TGB M Zainul Majdi mengkritik pernyataan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa mengenai kelompok Lesbian, Gay, Biseksual, dan Trasngender (LGBT) yang menyasar remaja kurang mampu di Lombok.
Orang nomor satu di NTB itu meragukan validitas data yang menjadi dasar pernyataan tersebut. Ia pun menuding cuapan sang menteri sekedar asal bunyi (asbun).
“Datanya dari mana, menteri itu kalau berstatement harus bertanggung jawab,” kritik TGB usai melakukan pelantikan terhadap tujuh pasangan bupati/walikota terpilih di Hotel Lombok Raya, kemarin (17/2).
Pernyataan Mensos heboh menjadi pembicaraan setelah dimuat oleh beberapa media online nasional.
Sang Menteri mengaku melihat langsung bagaimana kaum LGBT berusaha merekrut ‘pengikut’ di Lombok ketika ia berkunjung ke daerah ini sekitar sebulan lalu.
Modus perekrutan tersebut, kata Khofifah, anak-anak SMP kurang mampu diberikan hadiah dan dipengaruhi hingga terjerumus pada prilaku seksual menyimpang.
Menyikapi cerita tersebut, Gubernur pun menantang agar Mensos menyodorkan data yang pasti menyangkut LGBT di Lombok.
Dikhawatirkan, pernyataan tersebut bisa merugikan daerah, merusak citra NTB sebagai daerah religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
“Itu kan enggak bagus, masa datang terus mengeluarkan statement jelek terus pergi, kalau mau bantu dong,” protes gubernur.
Orang nomor satu di NTB itu juga mengkritik menteri sosial tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga, dirinya menilai sikap yang ditunjukan oleh menteri sosial tidak bagus.
TGB mengingatkan, seharusnya pemerintah pusat bersinergi dengan daerah. Apalagi, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kalau memang ada indikasi kerawanan kita diskusi, menteri itu enggak boleh bergaya seperti LSM,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, gubernur kembali menekankan bahwa NTB menentang keras berkembangnya LGBT.
Pemprov pun siap pasangan badan untuk mengantisipasi upaya penyebarluasan pemahaman yang memperbolehkan prilaku seksual menyimpang tersebut. (lombokpost)
Orang nomor satu di NTB itu meragukan validitas data yang menjadi dasar pernyataan tersebut. Ia pun menuding cuapan sang menteri sekedar asal bunyi (asbun).
ilustrasi |
Pernyataan Mensos heboh menjadi pembicaraan setelah dimuat oleh beberapa media online nasional.
Sang Menteri mengaku melihat langsung bagaimana kaum LGBT berusaha merekrut ‘pengikut’ di Lombok ketika ia berkunjung ke daerah ini sekitar sebulan lalu.
Modus perekrutan tersebut, kata Khofifah, anak-anak SMP kurang mampu diberikan hadiah dan dipengaruhi hingga terjerumus pada prilaku seksual menyimpang.
Menyikapi cerita tersebut, Gubernur pun menantang agar Mensos menyodorkan data yang pasti menyangkut LGBT di Lombok.
Dikhawatirkan, pernyataan tersebut bisa merugikan daerah, merusak citra NTB sebagai daerah religius dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
“Itu kan enggak bagus, masa datang terus mengeluarkan statement jelek terus pergi, kalau mau bantu dong,” protes gubernur.
Orang nomor satu di NTB itu juga mengkritik menteri sosial tidak ada koordinasi dengan pemerintah daerah. Sehingga, dirinya menilai sikap yang ditunjukan oleh menteri sosial tidak bagus.
TGB mengingatkan, seharusnya pemerintah pusat bersinergi dengan daerah. Apalagi, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di daerah.
“Kalau memang ada indikasi kerawanan kita diskusi, menteri itu enggak boleh bergaya seperti LSM,” pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, gubernur kembali menekankan bahwa NTB menentang keras berkembangnya LGBT.
Pemprov pun siap pasangan badan untuk mengantisipasi upaya penyebarluasan pemahaman yang memperbolehkan prilaku seksual menyimpang tersebut. (lombokpost)